Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kompas.com - 28/07/2021, 17:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memantau pasien isolasi mandiri (isoman) untuk menekan angka kematian akibat Covid-19.

Ia mengingatkan, Indonesia telah menjadi negara nomor satu di dunia untuk kasus pasien meninggal akibat Covid-19.

Apalagi data kasus kematian harian karena Covid-19 pada Selasa (27/7/2021) tercatat ada 2.069 orang.

"Pasien bergejala ringan dan sedang diminta melakukan isoman karena faskes dan rumah sakit tidak mampu menampung. Implikasinya, pemerintah harus memantau pasien isoman dengan cermat, termasuk menyediakan konsultasi dokter, obat-obatan dan asupan bergizi," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, kurangnya pantauan dan dampingan membuat jumlah kematian pasien isoman meningkat.

Dia menyesalkan penanganan pandemi dari aspek kesehatan yang masih dinilai kedodoran.

"Angka testing dan tracing terus menurun, sementara positivity rate lebih tinggi dari standar WHO. Kasus baru bertambah 45.203. Dan hingga 18 Juli 2021, tercatat 180 daerah berstatus zona merah," jelasnya.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, Netty menuturkan bahwa pemerintah belum efektif melakukan upaya pemulihan.

Hal itu dinilainya dari adanya 19,10 juta orang usia kerja atau 9,30 persen yang terdampak Covid-19.

"Pertumbuhan ekonomi masih melambat, jumlah pengangguran dan masyarakat miskin akibat terdampak pandemi meningkat. Sayangnya, pemerintah gagap merespons kondisi ini sehingga bansos dengan jumlah kecil pun terlambat dicairkan," ungkapnya.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Terkait penanganan pasien isoman, jelas Netty, seharusnya tersedia tenaga pendamping untuk memantau perkembangan gejala.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mampu menggalang tenaga relawan melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau komunitas masyarakat.

Terkait telemedicine untuk memantau pasien isoman, lanjut dia, dapat digunakan sebagai alternatif solusi.

"Namun, teknologi ini belum sepenuhnya efektif mengatasi problem pasien isoman. Sebab, tidak semua lapisan masyarakat tahu, paham, dan memiliki akses telemedicine," terang dia.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah harus menggencarkan sosialisasi telemedicine dan memudahkan aksesnya agar menjangkau semua lapisan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com