Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak memiliki bukti yang cukup.

Adapun pelaporan terhadap semua pimpinan KPK itu dilayangkan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa, Dewas telah memeriksa pihak-pihak yang diyakini mengetahui informasi dan fakta yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti atas pengaduan tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dewas menegaskan bahwa dalam proses dan pelaksanaan TWK tidak ada unsur kode etik yang dilanggar," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Ali menyebutkan bahwa, para terperiksa itu terdiri dari 5 orang pimpinan KPK sebagai pihak terlapor, 3 orang dari pihak pelapor, 3 orang dari pihak internal KPK, dan 5 orang dari pihak eksternal.

Ia menyebut, para terperiksa itu telah menyampaikan informasi yang mereka ketahui secara lengkap kepada Dewan pengawas.

"Selain itu, Dewas juga memeriksa dokumen dan rekaman yang memuat 42 bukti," ucap Ali.

Dengan pemeriksaan tersebut, Ali mengatakan, Dewas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan bahwa 7 poin pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dimaksud tidak memiliki kecukupan bukti.

Atas dasar ketidakcukupan bukti tersebut, lanjut dia, Dewan pengawas tidak melanjutkan laporan tersebut ke sidang etik.

Baca juga: Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Menurut Ali, Dewas terbuka terhadap semua pihak yang mengetahui atau memiliki informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan insan KPK untuk menyampaikan pengaduannya.

"Dewas berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap insan KPK secara profesional dan transparan," ucap Ali.

"Tentu dalam rangka memastikan agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di lembaga ini taat azas dan peraturan, serta mengedepankan nilai-nilai etik dan pedoman perilaku insan KPK," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengawas KPK tidak melanjutkan dugaan pelanggaran etik terhadap lima pimpinan KPK ke persidangan.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Tak Tambahkan Pasal tentang TWK

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewas menilai, dugaan pelanggaran etik tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik.

"Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewas tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhinya syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers, Jumat (23/7/2021).

Selain itu, Dewas pun tidak menemukan bukti pimpinan KPK tidak memberitahu konsekuensi gagal dalam pelaksanaan TWK.

Berdasarkan temuan Dewas, pimpinan KPK sudah menyosialisasikan kepada pegawai tentang TWK dan konsekuensinya.

Adapun dalam pemeriksaan tersebut, setidaknya, ada 42 bukti rekaman dan dokumen yang didalami Dewan Pengawas.

Baca juga: Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Dewas juga telah memeriksa terlapor, pelapor, perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan RB, dan Kemenkum HAM.

Untuk diketahui, semua pimpinan KPK dilaporkan perwakilan 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Dewan Pengawas.

Pimpinan KPK diduga melakukan tiga pelanggaran etik. Pertama, dinilai tidak jujur saat sosialisasi dari TWK.

Kedua, diduga mendukung adanya soal yang berbau pornografi dalam TWK dan terakhir, diduga bertindak sewenang-wenang dalam membebastugaskan para pegawai.