Kompas.com - 27/07/2021, 10:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli merupakan salah satu peristiwa penting di era rezim Orde Baru.

Kerusuhan di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) itu bermula ketika pendukung kubu Soerjadi tidak menerima hasil kongres luar biasa, pada 2-6 Desember 1993 di Surabaya.

Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI, kemudian ditetapkan pada musyawarah nasional (munas), 22 Desember 1993 di Jakarta.

Namun, upaya pengambilalihan kepemimpinan partai masih terjadi.

Baca juga: 25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Dikutip dari kompaspedia.kompas.id, pada 3 Juni 1996 sekitar 50 pengurus DPC PDI mendatangi Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Soetoyo NK. Mereka mengaku mewakili 215 cabang partai dari 21 DPD.

Dalam pertemuan itu mereka menyatakan keinginan untuk menyelesaikan persoalan partai melalui kongres.

Keinginan ini tampaknya didukung oleh beberapa kalangan pemerintah. Soetoyo mengatakan, pemerintah mempersilakan PDI untuk menyelenggarakan kongres.

Hasil kongres di Medan pada 22 Juni 1996 menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum periode 1996-1998.

Menurut Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan.

Dengan demikian, pemerintah tidak mengakui adanya DPP PDI pimpinan Megawati.

Baca juga: Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Namun, dukungan untuk Megawati mengalir, terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto.

Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama untuk pemberian dukungan kepada Megawati.

Berbagai upaya penyelesaian sengketa tidak berhasil hingga akhirnya terjadilah bentrokan pada Sabtu, 27 Juli 1996.

Kerusuhan tidak hanya terjadi di kantor PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tetapi juga meluas ke kawasan Megaria dan Cikini.

Bentrokan tidak hanya terjadi antara massa pendukung Megawati dan Soerjadi, melainkan juga aparat.

Kendati demikian, Pemerintah Orde Baru menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi penyebab kerusuhan.

Ketika itu, PRD menjadi salah satu basis kekuatan massa pro-demokrasi dan penentang kekuasaan Soeharto.

Baca juga: Saat Orde Baru Tuding PRD Dalang Kudatuli 27 Juli 1996

Harian Kompas, 31 Juli 1996 memberitakan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Soesilo Soedarman bahkan menyamakan PRD serupa Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu tak lepas dari istilah-istilah yang digunakan PRD dalam manifesto politiknya pada 22 Juli 1996.

Menurut Soesilo, PRD hanya satu dari beberapa pihak yang disebut membonceng kerusuhan tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono mengatakan, peristiwa Kudatuli merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap Orde Baru yang mengontrol semua lini kehidupan masyarakat.

Akumulasi kekesalan seluruh eksponen kelompok masyarakat tersebut, kata Agus, menyatu dalam pertemuan di Kantor DPP PDI kala itu.

Ia menyadari latar belakang perpecahan itu terjadi lantaran selisih paham di internal PDI antara kubu Soerjadi dan Megawati.

Namun saat itu, kata Agus, kelompok pro-demokrasi turut memberi dukungan kepada Megawati.

Saat itu bersama PDI kubu Megawati, kelompok pro-demokrasi menggelar mimbar rakyat untuk menyampaikan beragam aspirasi dan kritik terhadap Orde Baru.

"Waktu itu juga ada Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain lah. Itu semua berkumpul di situ (Kantor DPP PDI)," kenang Agus, dalam wawaancara dengan Kompas.com, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Peristiwa Kudatuli dan Megawati yang Jadi Simbol Perlawanan Orba...

Agus menambahkan, saat itu seluruh kekuatan pro-demokrasi berpikir bahwa mereka membutuhkan simbol perlawanan terhadap Soeharto. Mereka akhirnya memilih Megawati sebagai simbol perlawanan.

Selain itu, terpilihnya putri Bung Karno sebagai Ketua Umum PDI itu kabarnya juga tak disetujui Soeharto.

Kendati demikian, ia mengakui saat itu PRD juga menjadi salah satu motor penggerak perkumpulan pada 27 Juli di Kantor DPP PDI.

Bahkan lima hari sebelumnya PRD mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tak jauh dari Kantor DPP PDI.

Dengan adanya deklarasi tersebut maka PRD secara tak langsung menentang Orde Baru yang membatasi jumlah partai politik hanya dua dengan satu golongan yakni Golongan Karya (Golkar).

"Saat itu Orde Baru memandang PRD sebagai organ politik yang berpotensi mendelegitimasi mereka karena berani menentang kebijakan pembatasan partai politik dan dwifungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama Orde Baru," kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.