Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Kompas.com - 27/07/2021, 10:03 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi pengarahan kepada Kepala Satpol PP seluruh Indonesia melalui video conference, Senin (19/7/2021). DOK. KEMENDAGRIMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi pengarahan kepada Kepala Satpol PP seluruh Indonesia melalui video conference, Senin (19/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah terjun langsung menyalurkan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 ke masyarakat.

Jika gubernur, bupati, atau wali kota turun langsung, kata Tito, masyarakat akan menjadi lebih tenang.

"Khusus bansos ini, saya minta betul kepada rekan-rekan kepala daerah, tolong secara simbolik turun ke lapangan," kata Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Satpol PP dan TNI-Polri Awasi Aturan Makan 20 Menit

Tito pun mendorong pemerintah daerah untuk terus mempercepat penyaluran bansos.

Ia mengingatkan pemda untuk tidak hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat, tetapi juga mengambil langkah inisiatif sendiri.

Menurut Tito, anggaran reguler bansos dan anggaran belanja tidak terduga (BTT) pada APBD dapat digunakan oleh daerah untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Daerah memiliki kapasitas untuk itu dan daerah memiliki tanggung jawab juga untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada anggaran," ujar Tito.

"Kita punya data, punya data yang sangat rinci berapa yang sudah dikeluarkan daerah untuk itu. Jangan menunggu dari pusat," tuturnya.

Baca juga: Aturan Makan 20 Menit, Mendagri: Upayakan Tak Mengobrol...

Menurut Tito, masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia meminta agar bansos disalurkan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, utamanya yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat.

Tito menyebutkan, pemerintah daerah harus mengetahui siapa-siapa saja warga yang paling terdampak pandemi sehingga membutuhkan bantuan.

"Rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, gunakan betul anggaran itu, targetkan terutama masyarakat yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS pusat. Langsung eksekusi on the spot, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk nontunai," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.