Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2021, 10:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah terjun langsung menyalurkan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 ke masyarakat.

Jika gubernur, bupati, atau wali kota turun langsung, kata Tito, masyarakat akan menjadi lebih tenang.

"Khusus bansos ini, saya minta betul kepada rekan-rekan kepala daerah, tolong secara simbolik turun ke lapangan," kata Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Satpol PP dan TNI-Polri Awasi Aturan Makan 20 Menit

Tito pun mendorong pemerintah daerah untuk terus mempercepat penyaluran bansos.

Ia mengingatkan pemda untuk tidak hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat, tetapi juga mengambil langkah inisiatif sendiri.

Menurut Tito, anggaran reguler bansos dan anggaran belanja tidak terduga (BTT) pada APBD dapat digunakan oleh daerah untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.

"Daerah memiliki kapasitas untuk itu dan daerah memiliki tanggung jawab juga untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada anggaran," ujar Tito.

"Kita punya data, punya data yang sangat rinci berapa yang sudah dikeluarkan daerah untuk itu. Jangan menunggu dari pusat," tuturnya.

Baca juga: Aturan Makan 20 Menit, Mendagri: Upayakan Tak Mengobrol...

Menurut Tito, masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia meminta agar bansos disalurkan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, utamanya yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat.

Tito menyebutkan, pemerintah daerah harus mengetahui siapa-siapa saja warga yang paling terdampak pandemi sehingga membutuhkan bantuan.

"Rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, gunakan betul anggaran itu, targetkan terutama masyarakat yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS pusat. Langsung eksekusi on the spot, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk nontunai," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com