Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Kompas.com - 27/07/2021, 06:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya permintaan fotokopi KTP sebagai syarat vaksinasi Covid-19 ramai diperbincangkan publik.

Masyarakat mengeluhkan syarat fotokopi KTP lantaran telah membawa KTP asli untuk diverifikasi sebelum vaksin.

Ketua DPR Puan Maharani pun menanggapi ramainya fenomena tersebut. Ia meminta data fotokpi KTP warga yang digunakan sebagai syarat vaksin tak disalahgunakan.

Artikel yang berisikan pernyataan Puan tersebut pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu, penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia pada Senin (26/7/20210 juga menarik perhatian pembaca Kompas.com.

Artikel yang berisikan tentang penambahan kasus Covid-19 pada Senin sore itu pun masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah mencegah potensi terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat saat mereka melakukan vaksinasi Covid-19.

Puan mengatakan, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah kebocoran data pribadi harus dicegah, misalnya soal syarat menyerahkan fotokopi KTP elektronik (KTP-el) untuk mengikuti vaksinasi.

"Jangan sampai fotokopi e-KTP sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Puan dalam siaran pers, Senin (26/7/2021).

Selengkapnya baca juga: Warga Diminta Serahkan Fotokopi KTP Saat Vaksinasi, Puan: Jangan Sampai Disalahgunakan Oknum

2. Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan meskipun sudah berjalan lebih dari 500 hari.

Padahal, pemerintah berupaya menekan lonjakan kasus Covid-19 dengan memperpanjang Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus mendatang.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin (26/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 28.228 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Selengkapnya baca juga: UPDATE: Tambah 28.228 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.194.733

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com