Kompas.com - 23/07/2021, 09:37 WIB
Tuntutan mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat agar Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. IstimewaTuntutan mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat agar Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menuntaskan perkara peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Kepala Divisi Advokasi HAM Kontras Andi Rezaldi meminta Jaksa Agung menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan Komisi Nasional HAM.

"Segera hentikan bolak-balik berkas dan tindak lanjuti seluruh berkas pelanggaran berat HAM ke penyidikan," kata Rezaldi dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Kontras mencatat, Komnas HAM mengembalikan berkas lagi ke Kejaksaan Agung pada awal Januari 2019. Namun, belum ada respons lebih lanjut dari Kejaksaan Agung.

"Kejaksaan Agung masih tidak menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," ujar Rezaldi.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga tidak memberikan perintah sebagai penyidik kepada penyelidik untuk melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf g UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Alasan lain yang digunakan ialah belum adanya Pengadilan HAM ad hoc, serta menyatakan kasus yang sudah diselidiki Komnas HAM sebagai bukan pelanggaran berat HAM hanya berdasarkan voting panitia khusus DPR 2001, meskipun Jaksa Agung sendiri belum pernah melakukan penyidikan atas kasus-kasus tersebut," kata dia.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Diminta Merinci Arti Penanganan Non-Yudisial dalam Kasus HAM Berat

Menurut Rezaldi, alasan-alasan itu terus disampaikan berkali-kali sehingga mengecewakan korban dan masyarakat sipil.

Dia berpendapat, tidak ada niat Jaksa Agung untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-V/2007 atau menindaklanjuti berbagai petunjuk kasus yang disampaikan sejumlah pihak.

"Alih-alih membawa kasus pelanggaran berat HAM ke Pengadilan HAM, Jaksa Agung justru melawan keluarga korban sendiri di meja hijau hingga tingkat kasasi saat ini (atas kasus Semanggi I dan II)," tuturnya.

Hal lain yang menurut Rezaldi mengecewakan yaitu Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 menegaskan Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Baca juga: Perlunya Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.

Jaksa Agung kemudian membentuk satuan tugas bagi kasus masa lalu. Namun, ia mengatakan pembentukan satgas itu juga tidak memberikan hasil signifikan terhadap penanganan kasus.

"Bahkan, penyelesaian kasus masa lalu tidak sedikitpun disinggung apalagi menjadi prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025," kata Rezaldi.

"Selain itu, banyaknya wacana alternatif nonyudisial bagi penyelesaian kasus masa lalu yang diambil pemerintah termasuk Menkopolhukam, Kemenkumham, dan Kejaksaan di dalamnya," ujar dia.

Dia pun menegaskan bahwa korban berhak atas penuntutan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidak-berulangan. Keempatnya adalah kumulatif dan tidak bisa ditiadakan satu sama lain.

Baca juga: Aktor Kunci Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Justru Melawan Orangtua Korban di Meja Pengadilan

Rezaldi mengatakan, Jaksa Agung tidak dapat memilah-milah kasus yang diselesaikan secara yudisial jika telah memenuhi prosedur saja.

Menurut dia, justru menjadi tugas kejaksaan sebagai penyidik untuk mendukung penyelidikan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010.

"Seperti memberi surat perintah, membentuk tim pra-penyidikan dam sebagainya, hingga berkas kasus matang dan siap diajukan ke pengadilan, demi melaksanakan fungsi Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum dan membela kepentingan korban dari suatu perkara pidana, serta memberikan bangsa Indonesia keadilan proses pidana (criminal justice) bukan keadilan politik," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di KTT BIMP-EAGA, Jokowi Sebut Kerja Sama Kunci Keluar dari Pandemi

Di KTT BIMP-EAGA, Jokowi Sebut Kerja Sama Kunci Keluar dari Pandemi

Nasional
Jokowi Bakal Anugerahkan Gelar Pahlawan ke 4 Tokoh: Usmar Ismail hingga Raden Aria Wangsakara

Jokowi Bakal Anugerahkan Gelar Pahlawan ke 4 Tokoh: Usmar Ismail hingga Raden Aria Wangsakara

Nasional
Tes PCR 3x24 Jam Juga Berlaku untuk Penerbangan di Luar Jawa-Bali

Tes PCR 3x24 Jam Juga Berlaku untuk Penerbangan di Luar Jawa-Bali

Nasional
Pendapat Tiga Hakim MK soal Pembentukan UU Minerba Cacat Formil Dinilai Tepat

Pendapat Tiga Hakim MK soal Pembentukan UU Minerba Cacat Formil Dinilai Tepat

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Tertarik Jadi Peserta Konvensi Capres Nasdem

Surya Paloh Mengaku Tak Tertarik Jadi Peserta Konvensi Capres Nasdem

Nasional
HUT ke-71 IDI, Jokowi: Dokter Harus Siap Jadi Bagian Kemajuan Teknologi

HUT ke-71 IDI, Jokowi: Dokter Harus Siap Jadi Bagian Kemajuan Teknologi

Nasional
HUT ke-71 IDI, Wapres: Berkat Kerja Keras Dokter, Covid-19 di Indonesia Terkendali

HUT ke-71 IDI, Wapres: Berkat Kerja Keras Dokter, Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Nasional
Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.