Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Kompas.com - 24/06/2021, 16:00 WIB
Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat konferensi pers terkait kondisi Faisal Amir di RS Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKomisioner Komnas HAM Amiruddin saat konferensi pers terkait kondisi Faisal Amir di RS Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) memang tidak dirancang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Amiruddin mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

“Rancangan Aksi Nasional itu memang bukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat langkah penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” tutur Amiruddin pada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Hanya saja, menurutnya, komitmen pemerintah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang diamanatkan dalam UU itu belum tampak.

Amiruddin menjelaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus melalui UU tersebut atau keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa menggunakan RANHAM yang merupakan daftar rencana kerja pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi tidak bisa dicampur adukan dengan RAN yang merupakan daftar rencana kerja pemerintah. RAN itu sudah beberapa kali dibuat, tapi hampir-hampir tidak ada langkah signifikannya dalam memperbaharui kondisi HAM,” terang dia.

Amiruddin menyatakan bahwa dirinya tidak berharap apapun pada penyusunan RANHAM yang baru.

Baca juga: RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Ia hanya meminta pemerintah konsisten dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesuai dengan amanat UU yang berlaku.

“Enggak ada (harapan pada RANHAM). Saya berharap pemerintah konsisten dengan perintah UU mengenai HAM. Jalankan saja perintah UU itu secara konsisten,” imbuhnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Nasional
Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nasional
Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Nasional
5 Kriteria Pasien Covid-19 yang Dilarang Isolasi Mandiri

5 Kriteria Pasien Covid-19 yang Dilarang Isolasi Mandiri

Nasional
KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

Nasional
Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X