Perlunya Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kompas.com - 20/03/2021, 17:29 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih (kiri) berpose dengan istri penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rina Emilda (tengah) dan aktivis lainnya seusai aksi Kamisan ke-581 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIAktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih (kiri) berpose dengan istri penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rina Emilda (tengah) dan aktivis lainnya seusai aksi Kamisan ke-581 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

 

DI AKUN media sosialnya, Maria Sumarsih mengunggah foto ekspresi kebahagiaan Presiden Joko Widodo bersama kedua cucunya di Istana Merdeka untuk mengekspresikan kerinduannya terhadap putranya, BR Norma Irmawan atau Wawan, yang meninggal di kampusnya, Unika Atma Jaya, pada 23 tahun yang lalu.

“Anak saya, Wawan, ditembak dengan peluru tajam oleh aparat di halaman kampusnya, Unika Atma Jaya, ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat,” tulis Maria.

Peristiwa yang terjadi pada 13 November 1998 itu kemudian dikenal sebagai tragedi Semanggi I.

Baca juga: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Tuntas, Sumarsih: Saya Selalu Memelihara Harapan

Ketika dipercaya memimpin Jakarta, gubernur Joko Widodo berjanji bahwa ia akan menyelesaikan tragedi Semanggi I dan pelanggaran HAM yang berat lainnya apabila dipercaya memimpin Indonesia.

Walakin, Jokowi belum memenuhi janji tersebut sejak ia memenangkan pemilu presiden pada tahun 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masyarakat tidak boleh melupakan tragedi Semanggi I dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya, dan perlu terus mendesak Presiden Jokowi untuk menuntaskan pengusutannya karena menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan ikrar tertulisnya di dalam Nawacita.

Terus berjuang

Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM semakin tua, tetapi semangat mereka untuk memperjuangkan keadilan tidak semakin kendur.

Meskipun selalu diabaikan oleh Presiden Jokowi, Maria tidak pernah menyerah. Ia tetap berpartisipasi dalam Aksi Kamisan untuk menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Sebelum pandemi Covid-19 muncul, Aksi Kamisan selalu diselenggarakan di depan Istana Merdeka setiap Kamis sore. Saat ini, aksi ini diadakan secara daring dari rumah.

Baca juga: Sumarsih Berharap Visi-Misi Jokowi-Maruf Tambahkan Penegakan HAM Masa Lalu

Dimulai pada 18 Januari 2007, Aksi Kamisan merupakan bentuk aksi nirkekerasan.

Di dalam bukunya yang berjudul The Politics of Nonviolent Actions, ilmuwan politik Gene Sharp menyebut, ada 198 metode di dalam aksi nirkekerasan, mulai dari mengirim surat penolakan, membuat poster dan karikatur, hingga picketing.

Picketing ialah aksi berbaris untuk menunjukkan dan mempertahankan kehadiran fisik demi mencapai sebuah tujuan.

Aksi mengenakan pakaian hitam dan memegang payung hitam di depan Istana Merdeka yang dilakukan Maria dan ibu-ibu dari korban pelanggaran HAM pada saat Aksi Kamisan disebut picketing.

Picketing juga dilakukan oleh ibu-ibu di Argentina. Mereka berkumpul di Plaza de Mayo, sebuah ruang publik yang terletak di depan Istana Casa Rosada, untuk menuntut keadilan atas penghilangan paksa terhadap anak-anak mereka yang dilakukan oleh junta militer.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.