Dorong Transparansi Data Covid-19, Epidemiolog Ingatkan RI Pengalaman Buruk Tanzania

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan transparansi data Covid-19 di tengah adanya dugaan pemerintah mengurangi testing demi membuat kasus di Indonesia terkesan mengalami penurunan.

Hal itu ia sampaikan karena menilai bahwa data Covid-19 di Indonesia, terkhusus soal kematian, kasus, dan testing masih minim keterbukaan dan akurasi.

"Transparansi data ini amat sangat penting. Dalam berbagai macam wabah sebelumnya, berbagai macam wabah tidak ada yang berubah terkait prinsip keterbukaan data. Data-data ini minim keterbukaan dan juga akurasi," kata Dicky dalam diskusi Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin? pada Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Kendati demikian, Dicky mengungkapkan bahwa minimnya keterbukaan data terhadap wabah juga terjadi di berbagai negara.

"Tentang data kematian dan kasus Covid-19 di banyak negara yang terutama negara berkembang. Tapi bukan berarti negara maju enggak ada ya. Ada negara maju yang juga seperti itu, dan dua data ini minim keterbukaan dan akurasi," kata dia.

Minimnya keterbukaan data itu, kata Dicky, bisa berbahaya bagi pengendalian pandemi Covid-19.

Dicky kemudian menjelaskan bagaimana Tanzania pada Juni 2020 menyatakan bahwa penyakit akibat virus corona itu telah dimusnahkan Tuhan.

Baca juga: Presiden Tanzania Minta Rakyatnya Berdoa 3 Hari untuk Hilangkan Wabah Covid-19

Usai mengumumkan hal tersebut, kondisi Covid-19 di Tanzania justru semakin memburuk dengan angka kematian dan penambahan kasus tinggi.

"Tahun lalu, Tanzania sudah menyatakan bahwa virus corona sudah dimusnahkan. Sehingga diputuskan tidak mau lagi mempublikasikan data, jumlah kasus, semuanya. Ini terjadi dan akhirnya, kematian di masyarakat justru tak berhenti. Padahal, faktanya virus itu tidak bisa dimusnahkan," ucap Dicky.

Ia mengatakan, kondisi penuhnya rumah sakit justru semakin menjadi ketika Pemerintah Tanzania menghentikan membuka data Covid-19 kepada publik.

Baca juga: Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan Positivity Rate Masih Tinggi

Dia mengingatkan bahwa pemerintah yang berkuasa, bisa saja memiliki pandangan serupa untuk mengendalikan kasus Covid-19. Padahal, justru kenyataannya akan memperburuk.

"Justru yang dirugikan ya semua orang. Karena pemerintah itu maksudnya ingin supaya aktivitas ekonomi kembali jalan, tapi akhirnya tidak terjadi. Yang terjadi adalah isolasi, dan akhirnya bahkan dianggap karena tidak transparan dan tidak masuk data global, akan sangat merugikan (ketertutupan data)," kata dia.

Ia mengatakan, publik juga saat ini menilai bahwa data Covid-19 yang ada saat ini terkesan menguntungkan pemerintah dari sisi performa.

"Bahwa kasus menurun, tapi tidak didukung dengan argumen yang kuat. Kasus menurun di tengah testing menurun, di tengah rezim testing yang pasif, di tengah juga bahwa sistem rujukan dari Puskesmas juga terbatas. Ada namanya logika program dalam pengendalian penyakit. Sangat tidak masuk di akal ketika kasusnya menurun, tapi testing-nya juga menurun," kritik Dicky.