Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Kompas.com - 22/07/2021, 10:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah menggencarkan testing dan tracing Covid-19 menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7/2021).

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons fenomena tren kasus Covid-19 menurun yang justru dikarenakan testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.

"Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Penurunan Kasus Covid-19 Seiring Anjloknya Jumlah Testing

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah terbuka kepada publik terkait data Covid-19.

Ia mengaku heran jika pemerintah melakukan pengurangan testing oleh karena ingin melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 pada 26 Juli.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi. Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan," kata dia.

Alifudin berpendapat, pemerintah semestinya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Sebab, hal itu merupakan upaya penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Akui Tes Covid-19 di Daerah PPKM Level 4 Turun 3 Hari Terakhir

Terkait enggannya masyarakat untuk testing, pemerintah diminta lebih digencarkan dengan cara pendekatan persuasif serta sosialisasi ke masyarakat bahwa testing diperlukan dan baik adanya.

"Karena banyak kejadian masyarakat yang memiliki gejala Covid-19, namun takut untuk ditesting karena kekhawatiran dan lain sebagainya," tutur dia.

Di sisi lain, tambah Alifudin, testing berbayar juga masih membuat masyarakat terlalu berat untuk beban pembiayaannya.

Baca juga: Luhut Minta Alat Tes Covid-19 Disediakan di Pelabuhan untuk Pelaku Perjalanan Bidang Esensial dan Kritikal

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menjalankan kebijakan terkait penetapan harga maksimal untuk rapid test antigen dan tes swab PCR agar lebih murah.

"Khawatir masyarakat yang tidak punya uang untuk testing Covid-19 akhirnya tidak diketahui positif atau negatifnya," kata Alifudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com