Kompas.com - 21/07/2021, 09:46 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, kepolisian daerah telah membantu percepatan penyaluran bantuan sosial sebanyak 475.420 paket selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-19 Juli 2021.

Selain itu, polisi juga membantu menyalurkan 2.471.217 kilogram beras kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

"Sejak periode 3 sampai 19 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah polda sebanyak 475.420 paket sembako dan 2.471.217 kilogram beras," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Warga Kota Bekasi Dapat 75 Ton Beras Bansos Kemensos

Sementara itu, Sigit memaparkan, sepanjang 2020, bansos yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 alat kesehatan/alat pelindung diri (APD), dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Kemudian, sampai 2 Juli 2021, bansos yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 alat kesehatan/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Akselerasi penyaluran bantuan sosial kami lakukan di seluruh Indonesia atau 34 provinsi. Baik wilayah yang menerapkan PPKM darurat maupun PPKM Mikro," ujarnya.

Sigit mengatakan telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk terus mempercepat distribusi bansos PPKM darurat kepada masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 juga jadi prioritas Polri dan TNI demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity).

"Masyarakat tetap tenang dan jangan khawatir, apabila bantuan yang diberikan habis, segera melapor. Nanti jajaran TNI dan Polri atau Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan sosial tersebut," ucapnya.

Sigit pun mengajak masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ia mengingatkan pula masyarakat agar ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR Minta Bansos Segera Dicairkan

"Saya mengajak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP, ormas, tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama dan bergandengan tangan untuk membantu masyarakat Indonesia dan mewujudkan target dari Pemerintah Indonesia," kata dia.

Sementara itu, PPKM darurat yang semula ditetapkan 3-20 Juli 2021 diperpanjang sampai 25 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo mengatakan, jika jumlah kasus Covid-19, keterisian ruang perawatan, dan angka kematian Covid-19 bisa diturunkan, kebijakan itu berangsur akan dilonggarkan untuk memberi ruang gerak ekonomi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.