Mendagri Terbitkan Aturan PPKM Terbaru, Tak Gunakan Istilah "Darurat"

Kompas.com - 21/07/2021, 08:59 WIB
Warga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWarga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru menyusul kepastian masih berlangsungnya pengetatan mobilitas masyarakat hingga 25 Juli 2021.

Namun, dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 itu, istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak lagi digunakan.

Sebagai gantinya, Inmendagri menyebut PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang hingga 25 Juli, Ini Alasan Pemerintah

Dilansir dari lembaran Inmendagri yang disampaikan Pusat Penerangan Kemendagri pada Rabu (21/7/2021), Inmendagri yang baru ini tidak mengalami perubahan ketentuan dibandingkan Inmendagri sebelumnya.

Akan tetapi, ada tambahan ketentuan terkait pengaturan sistem kerja kantor pemerintahan di sektor esensial yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda.

Oleh karena itu, untuk sektor tersebut diberlakukan work from office (WFO) atau kerja dari kantor maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Inmendagri juga menegaskan, perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat diterapkan mulai 21 Juli 2021 atau hari ini, hingga 25 Juli 2021.

Hal itu tertuang pada poin ke-13 dalam Inmendagri yang berbunyi:

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021".

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan bahwa tak ada lagi istilah "darurat" pada PPKM 21-25 Juli. 

"Kita pakai istilah 'level' aja," ujar Luhut, Selasa (20/7/2021). 

Baca juga: Perpanjangan PPKM Darurat, Pimpinan Komisi IX Minta Sisi Hulu Jadi Ujung Tombak

Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan empat aturan sebagai dasar hukum pengetatan mobilitas masyarakat PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Keempat aturan itu yakni Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021, dan Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021. Pada keempat aturan di atas, istlilah PPKM darurat masih digunakan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.