Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR Minta Bansos Segera Dicairkan

Kompas.com - 21/07/2021, 09:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial (bansos) seiring diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Kurniasih beralasan, masyarakat telah bersabar sejak PPKM Darurat pertama kali diterapkan pada 3 Juli 2021 tetapi bantuan baru turun pada pekan terakhir PPKM Darurat.

"Kalau Presiden menyebut ada Rp 55,21 triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu, segera cairkan untuk rakyat," kata Kurniasih dalam siaran pers, Rabu (21/7/2021).

"Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar," ujar dia.

Baca juga: Penyaluran Bansos Harus Tepat dan Cepat, Sosiolog: Masyarakat Butuh Bantuan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun menekankan, selama masa perpanjangan PPKM Darurat pemerintah mesti menurunkan positivity rate dan angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR), merealisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien isolasi mandiri, serra memastikan persediaan oksigen bagi pasien.

Ia juga meminta pemerintah menggencarkan vaksinasi agar mencapai target 1-2 juta vaksinasi per hari dan mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi?" kata dia.

Baca juga: UPDATE: Positivity Rate 47,62 Persen, Pandemi Masih Jauh dari Terkendali

Di samping itu, Kurniasih juga mengusulkan agar pemerintah menggunakan positivity rate sebagai acuan evaluasi PPKM Darurat.

Sebab, menurut dia, penurunan jumlah kasus dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh jumlah tes yang turun.

"Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positivity rate sebagai acuan," kata dia.

Diberitakan, pemerintah akan tetap menyalurkan bansos untuk masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Baca juga: PPKM Darurat yang Akhirnya Diperpanjang 5 Hari...

Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 55,21 triliun untuk perlindungan sosial masyarakat.

"Bantuan tunai yaitu BST (bantuan sosial tunai), BLT (bantuan langsung tunai) desa, PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan,” kata Jokowi dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com