Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Ajak Pemerintah Vietnam Perangi Penyelundupan Benih Lobster

Kompas.com - 19/07/2021, 19:07 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajak pemerintah Vietnam untuk memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang masih marak terjadi.

Pasalnya, menurut Trenggono, penyelundupan BBL merupakan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang menjadi musuh global.

“Ajakan ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia maupun Vietnam berkomitmen untuk memerangi praktik IUU fishing dan berkomitmen mengelola serta membangun sektor perikanan di negara masing-masing secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/7/2021).

Tak hanya itu, Trenggono juga meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membantu proses penangkapan.

Baca juga: Mudahkan Nelayan Tangkap Ikan, Kementerian KP Kembangkan Aplikasi Laut Nusantara

“Di dalam negeri, kami juga tegas terhadap penyelundup. Kami menggandeng TNI dan Polri untuk memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) resmi melarang ekspor BBL melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021.

Dalam Permen itu, dijelaskan bahwa pengambilan biota laut dari alam hanya boleh dilakukan jika berkaitan dengan praktik budi daya di dalam negeri.

Langkah Kementerian KP itu lantas menutup keran ekspor BB untuk selanjutnya difokuskan pada budi daya lobster dalam negeri, peningkatan devisa melalui ekspor lobster konsumsi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan keterjaminan kelestarian BBL maupun lobster di alam.

Baca juga: Jaga Keberlanjutan Ikan Banyar, Kementerian KP Lakukan Riset dengan Analisis Otolith

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Menteri Trenggono pun mendukung pengembangan produktivitas budi daya lobster di Indonesia dan menjalin kerja sama dengan pemerintah Vietnam.

Rencana kerja sama itu pun dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Trenggono dengan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Vietnam Denny Abdi.

“Kami pastikan akan memberi ruang bagi para pembudidaya di Vietnam untuk berusaha di Indonesia,” kata Trenggono.

Sementara itu, Dubes RI untuk Vietnam Denny Abdi memastikan bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan jajaran pemerintah Vietnam mengenai kerja sama bilateral tersebut.

Baca juga: Tingkatkan Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Camilan Berbahan Ikan

“Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan yang membawahi bisnis kelautan dan perikanan di Vietnam. Kami sudah sampaikan komitmen pemerintah Indonesia,” kata dia.

Di samping itu, sambungnya, Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Vietnam sudah pula mengatur pertemuan dua menteri negara untuk membahas kerja sama lebih lanjut.

“Kerja sama ini berpotensi menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai sumber pangan laut (perikanan) dunia,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com