Pengamat Sebut Masyarakat Tak Patuhi PPKM karena Pemerintah Juga Tak Patuhi UU Karantina Kesehatan

Kompas.com - 19/07/2021, 18:32 WIB
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020).' KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020).'

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas menilai ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat timbul karena sikap pemerintah pula yang tak mematuhi Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Feri mengatakan masyarakat melihat pemerintah sendiri tak mematuhi aturan perundang-undangan sehingga mereka mewajari ketika melanggar aturan PPKM darurat.

Ia menuturkan masyarakat akan mematuhi aturan PPKM darurat yang disusun bila pemerintah juga mematuhi aturan perundang-undangan, khususnya UU Kekarantinaan Kesehatan.

Di antaranya ialah pemerintah semestinya memberikan bantuan sosial (bansos) selama masa PPKM darurat berlangsung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. 

Baca juga: 5 Kantor di Jakpus Ditutup Sementara karena Langgar PPKM Darurat

"Jadi faktor ketaatan terhadap undang-undang lah yang membuat pemerintah dihormati. pemerintah akan kehilangan wibawa dengan sendirinya ketika sikap mereka terhadap undang-undang lebih banyak pengabaiannya dibanding ketaatannya," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Feri pun menilai semestinya pemerintah sadar akan konsekuensi dari kebijakan pembatasan sosial yang diambil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika memberlakukan pembatasan sosial, otomatis pemerintah juga harus menyediakan bantuan sosial bagi warganya yang terdampak. 

Jika itu tak dipenuhi, wajar bila masyarakat yang bekerja di sektor nonesensial melanggar aturan PPKM darurat karena harus tetap bekerja untuk menyambung hidup.

Ia pun mengatakan pemerintah membutuhkan terobosan untuk bisa merebut kembali kepercayaan masyarakat agar mereka mematuhi aturan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Perpanjang PPKM Darurat jika Tidak Bisa Penuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat

"Butuh terobosan. Pemerintah misal kalau ada pejabat menggunakan penyimpangan yang merusak perasaan masyarakat yang harus disanksi," kata Feri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Nasional
Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Nasional
Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.