Puan Minta Pemerintah Imbangi Solidaritas Masyarakat dengan Kebijakan yang Berpihak pada Keselamatan

Kompas.com - 16/07/2021, 16:59 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara DPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/6/2021). Dokumentasi DPRKetua DPR Puan Maharani dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara DPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengimbangi solidaritas rakyat lewat pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menekan angka kasus baru dan kematian karena Covid-19.

Puan mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan dalam aneka wujud, dari dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan.

“Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Puan mengatakan, pemerintah harus menjadikan PPKM Darurat sebagai momentum menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sebagai penyeimbang solidaritas masyarakat yang selama ini terlihat.

Baca juga: Ibu Hamil Dipukul Petugas PPKM Darurat, Kementerian PPPA: Jangan Ada Kekerasan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"PPKM Darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus Covid-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi mengatasi pandemi.

Solusi itu, kata dia, terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena Covid-19.

Di sisi lain, Puan juga mengapresiasi inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

“Jangan dipersulit, jangan diperumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” tegas dia.

Ketua DPP PDI-P itu menekankan, penanganan masalah kesehatan merupakan penentu untuk langkah selanjutnya bangsa ini, termasuk di sisi ekonomi.

Baca juga: 17 Titik Penyekatan Jalan di Kabupaten Bekasi Saat PPKM Darurat

“Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama,” tutur Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pasca-pandemi.

Dia mengingatkan pemerintah terkait laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021.

Menurutnya, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena Covid-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” jelasnya

Diketahui bersama, kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan baik dari kasus harian, bahkan naiknya angka kematian.

Baca juga: Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Sebelum Wacanakan Perpanjangan PPKM Darurat

Pada Kamis (15/7/2021), Indonesia masih mencatat 56.757 kasus baru Covid-19 dalam sehari dan tercatat 982 pasien meninggal karena wabah ini.

Dua hari belakangan, Indonesia telah melewati angka 50.000 kasus harian Covid-19. Hal ini terjadi di tengah PPKM darurat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Nasional
Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

Nasional
Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Nasional
PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.