Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Meningkat Saat PPKM Darurat, Anggota DPR Kritik WNA Masih Mudah Masuk RI

Kompas.com - 16/07/2021, 14:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengkritisi pemerintah yang dinilainya masih mengizinkan keluar dan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu faktor mengapa kasus Covid-19 di Indonesia justru semakin meningkat di saat PPKM Darurat diberlakukan.

"Jangan malah membuat rakyat susah, namun TKA (tenaga kerja asing) bisa masuk kerja ke Indonesia. Bunuh diri namanya," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: TKA Masih Boleh Masuk RI, Demokrat Nilai Pemerintah Inkonsisten

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons pernyataan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi bahwa semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali kini mencatatkan nilai asesmen level 4 dengan tingkat penularan tinggi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, penularan kasus yang tinggi juga dikarenakan masuknya varian Delta Covid-19 ke Indonesia. Varian itu dikenal lebih cepat menular.

Menurut dia, masuknya varian Delta Covid-19 itu dikarenakan pintu masuk internasional masih dibuka. Sebab, kata dia, varian Delta itu datang dari India.

"Kenapa varian Delta masuk ke Indonesia, ingat WNA India? Itu penyebab awalnya, karena ada WNA yang datang ke Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Angka Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Darurat Dinilai Perlu Diperpanjang dan Diperketat

Oleh karena itu, Alifudin mendesak pemerintah untuk menutup semua jalur internasional bagi mereka yang hendak keluar atau masuk Indonesia.

"Kalau bisa semua jalur internasional yang mau keluar atau masuk ke Indonesia ditutup. Apalagi dapat kabar ada TKA masuk ke Indonesia yang teridentifikasi positif corona," tutur dia.

Lebih lanjut, Alifudin meminta pemerintah lebih masif menggencarkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dia mengingatkan manfaat vaksinasi adalah membangun imunitas tubuh hingga menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Saat ini yang harus menjadi konsentrasi pemerintah adalah lebih masif lagi pemberian vaksin kepada warga," ucap dia.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Saat PPKM Darurat Masih Jauh di Bawah Target

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com