Kompas.com - 16/07/2021, 16:35 WIB
Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHATerdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo, mengaku kecewa atas vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kepada kliennya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Soesilo menyebutkan, mestinya vonis yang diberikan majelis hakim lebih rendah ketimbang tuntutan yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Masih kecewa, terlalu lama hukumannya," sebut Soesilo dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Soesilo menilai selama persidangan jaksa tidak bisa membuktikan Edhy menerima uang 77.000 dollar AS.

"Itu uang yang diduga suap 77.000 dollar AS tanpa ada yang bisa dibuktikan diterima Pak Edhy," imbuhnya.

Baca juga: Bandingkan Putusan Edhy Prabowo dengan Pinangki, MAKI: Harusnya Bisa 10-15 Tahun

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasca-pembacaan vonis diketahui Edhy mengatakan bahwa pihaknya masih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Soesilo mengatakan, saat ini dari tim kuasa hukum dan Edhy masih berpikir untuk mengajukan banding atau tidak.

"Bandingnya masih pikir-pikir saja," katanya.

Diketahui pada Kamis (15/7/2021) majelis hakim tipikor Jakarta yang dipimpin Albertus Usada menilai Edhy Prabowo terbukti menerima suap senilai total Rp 25,7 miliar.

Suap tersebut diterima Edhy dari perusahaan-perusahaan eksportir terkait dengan kepengurusan izin budidaya dan ekspor benih benur lobster (BBL).

Majelis hakim memvonis Edhy dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy juga dikenai pidana pengganti Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS.

Hak politik Edhy juga dicabut selama 3 tahun terhitung sejak ia selesai menjalani masa pidana pokoknya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.