Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Ungkap Ada Kendala Suplai 3 Obat Impor untuk Pasien Covid-19

Kompas.com - 16/07/2021, 15:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada tiga obat untuk terapi pasien Covid-19 yang saat ini terkendala persoalan suplai.

Obat-obatan tersebut seluruhnya merupakan impor dari luar negeri.

"Kami menyadari bahwa ada obat-obatan impor yang memang secara global suplainya sangat ketat. Pertama obat Remdesivir yang kami impor dari India, Pakistan dan China," ujar Budi dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Solusinya, saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bernegosiasi dengan otoritas India, supaya negara tersebut dapat membuka kembali keran ekspor Remdesivir.

Hasilnya saat ini sebanyak 50.000 vial obat Remdesivir telah masuk setiap pekan.

"Kita juga buka akses ke China supaya obat yang mirip dengan Remdesivir bisa kita bawa masuk," ungkap Budi.

Obat lain yang juga suplainya jarang adalah Actemra. Budi mengungkapkan, secara global obat ini sangat sulit didapatkan.

Baca juga: Mengenal Oseltamivir, Obat yang Dihapus dari Rekomendasi Obat Covid-19

Actemra merupakan obat yang diproduksi perusahaan farmasi Roche dari Swiss.

"Kami juga sudah bicara dengan CEO Roche dan memang diakui ada global supply yang ketat. Sehingga dengan stok yang ada sekarang masih jauh dari yang kita butuhkan," ungkap Budi.

"Kita mencari beberapa alternatif obat yang mirip dengan Atemra, salah satunya dari AS karena kebetulan AS saat gelombang pertama dan kedua punya stok obat yang cukup banyak," jelasnya.

Dia berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa membawa ke Indoensia obat alternatif yang mirip dengan Actemra.

Budi melanjutkan, saat ini pemerintah juga mencari obat Gammaraas yang dari kategori obat yang dikenal dengan grup intravenous immunoglobulin therapy atau IVIG asal China.

Menurutnya kebutuhan untuk obat itu cukup banyak.

Baca juga: Alasan BPOM, WHO, dan FDA Belum Setujui Ivermectin sebagai Obat Covid-19

 

"Sekarang kita sudah bisa mendatangkan 30.000 vial. Tapi kita butuh lebih banyak dan dibantu Kementerian Luar Negeri, kita terus melakukan lobi-lobi dengan pemerintah China," kata Budi.

"Jadi tiga obat impor itu yang terus kita kejar agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri," tegasnya.

Budi menambahkan, untuk obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik dalam negeri saat ini suplainya masih terkendali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com