Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Reses Sebulan, Puan Minta Legislator Sapa Rakyat di Dapil

Kompas.com - 15/07/2021, 23:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan bahwa DPR akan memasuki Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 hingga 15 Agustus 2021.

Pengumuman itu disampaikannya saat membacakan pidato penutupan masa sidang dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021).

"Atas nama pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hari ini DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 hingga tanggal 15 Agustus 2021 mendatang," kata Puan dalam rapat.

Baca juga: Minta Kepala Daerah Terbuka Data Covid-19, Puan: Harus Jujur dengan Kondisi Daerahnya

Ketua DPP PDI-P itu meminta kepada seluruh anggota dewan agar selama masa reses, tetap mengunjungi dan menyapa masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, kunjungan dan sapaan ke masyarakat diperlukan mengingat masyarakat saat ini tengah mengalami masa sulit akibat Covid-19.

Namun, Puan mengingatkan bahwa kunjungan tersebut harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kepada yang terhormat anggota DPR RI, di masa situasi pandemi Covid-19 saat ini, kunjungi dan sapalah rakyat di daerah pemilihan masing-masing, dengan sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan," pinta dia.

Ia mengingatkan kepada anggota dewan bahwa DPR harus bekerja bersama dengan rakyat untuk melawan pandemi Covid-19.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Beri Sistem Perlindungan Kesehatan Fisik dan Mental bagi Nakes

Puan meyakini dengan hal tersebut, akan terbangun kekuatan sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Kami ucapkan selamat bekerja, tetap jaga kesehatan dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com