Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Tebarkan Imun Simpati, Bukan Rumah Sakit Khusus Pejabat

Kompas.com - 15/07/2021, 15:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR
Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili
Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan

Penggalan lirik lagu Iwan Flas yang berjudul “Wakil Rakyat” ini sepertinya akan tetap relevan dan selaras dengan wajah sebagian anggota DPR saat ini.

Ditengah negara kita menorehkan “prestasi” level dunia dengan 54.517 orang dinyatakan positif covid-19 dan telah 69.210 orang wafat sejak terjadi pandemi (data satgas covid-19 pertanggal 14 Juli 2021), sangat miris jika masih ada anggota dewan yang terhormat masih meminta keistimewaan dengan penyediaan fasilitas ICU di rumah sakit khusus untuk wakil rakyat.

Baca juga: Klarifikasi Pernyataan Soal ICU untuk Anggota DPR, Politisi PAN: Tidak Ada Maksud Mengutamakan Pejabat

Seperti koor sebuah orkestra, permintaan ini merupakan gayung bersambut dari rekan sesama partainya yang meminta rumah sakit khusus pejabat karena merasa tidak terima ada anggota DPR yang juga berasal dari parpol yang sama telah meninggal karena kesulitan mendapat ruang perawatan untuk penderita covid-19.

Padahal untuk urusan sakit, semua rakyat – entah itu pejabat atau pengangguran adalah berhak sama mendapatkan perawatan.

Alih-alih memikirkan rakyat yang hingga detik ini kesulitan mencari makan untuk anggota keluarganya karena penyekatan jalan dimana-mana, sebagian anggota DPR kita masih terjebak dengan kepentingan golongan dan kepentingan sesaat.

Jargon dari rakyat untuk rakyat sejatinya telah mereka tanggalkan. Jika mereka mau dan tidak ingin turun ke lapangan karena takut tertular covid, manfaatkan kehadiran tenaga ahli yang mereka punya untuk updating kondisi para pencari ruang perawatan di rumah-rumah sakit.

Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di hampir semua rumah sakit di Pulau Jawa sudah di atas standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni melebihiri 60 persen.

Cerita pilu beberapa penderita covid yang meninggal di kendaraan karena tidak cepat tertolong di rawat di rumah sakit, juga sudah mengkhawatirkan.

Lapor Covid-19 menyebut 265 pasien isolasi mandiri di rumah sudah meregang nyawa hingga tanggal 14 Juli 2021 karena mereka kesulitan mendapat akses perawatan di rumah sakit.

Kesempatan mendapat perawatan di rumah sakit ibaratnya bisa masuk setelah ada pasien yang meninggal. Begitu sulitnya mencari kamar kosong di rumah sakit di Depok, Bandung, Bekasi, Jakarta, Jogya atau kota-kota yang lain.

Tebarlah imun simpati

Pendapat anggota DPR yang melukai perasaan rakyat di kala susah seperti sekarang ini memang tidak menggambarkan keseluruhan anggota Dewan.

Masih ada anggota Dewan yang rela menyumbangkan gajinya untuk masyarakat kecil. Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Utara yang berjibaku mengerahkan segala aksesnya untuk menolong warga di perbatasan yang luput dari pemberitaan nasional.

Ada juga anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat yang kerjanya terus membagi-bagi apa yang dimilikinya untuk warga yang tidak mampu.

Ada partai yang menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat di saat rakyat tengah mendamba sangat mendapat pembentuk imun di dalam tubuh.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com