Minta Kepala Daerah Terbuka Data Covid-19, Puan: Harus Jujur dengan Kondisi Daerahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan real time.

Menurut dia, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan kemudian penetapan langkah penanganan.

"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

Adapun hal tersebut disampaikannya usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Tinjau RS Darurat Lapangan Tembak di Surabaya, Puan Ingatkan Pentingnya Sense of Emergency

Puan mengungkapkan, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi.

Politisi PDI-P itu mengaku tak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah daerah harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi.

"Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022," tutur dia.

Ketua DPP PDI-P itu juga memimpin vaksinasi Covid-19 terhadap warga di Surabaya dan Jawa Timur.

Menurut Puan, DPR membawa tambahan 30.000 dosis untuk pelaksanaan vaksinasi di lokasi tersebut.

Baca juga: PPKM Darurat, Puan Minta Anggota DPR Terapkan Protokol Kesehatan

Pelaksanaan vaksinasi itu digelar di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, dan akan berlangsung selama 20 hari mulai 6 Juli 2021.

Ia mengatakan, target minimal penerima vaksin di lokasi itu mencapai 50.000 orang per hari.

Puan menuturkan, guna mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksinasi pada November 2021, pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Ia menilai, pemetaan penting untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lainnya.

"Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.