Kompas.com - 15/07/2021, 12:05 WIB
Ilustrasi obat Covid-19 rekomendasi Kemenkes freepikIlustrasi obat Covid-19 rekomendasi Kemenkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mulai membagikan paket obat gratis untuk pasien Covid-19 yang tengah isolasi mandiri, Kamis (15/7/2021).

Ada tiga paket obat yang akan dibagikan, yakni untuk pasien Covid-19 yang tak bergejala atau OTG, dan yang bergejala.

"Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan kita berikan masing-masing untuk 7 hari," kata Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran paket obat gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Jokowi Minta Pembagian Obat Gratis Isoman Tak Ganggu Ketersediaan Obat-obatan di RS

Paket 1 berisi vitamin-vitamin untuk warga dengan hasil PCR positif tanpa gejala atau OTG.

Paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman.

Paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter, khususnya dokter puskesmas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket 3 juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter.

Baca juga: Jokowi: Paket Obat Gratis Covid-19 Tak Boleh Diperjualbelikan

Lantas, apa syarat untuk mendapatkan paket obat tersebut dan bagaimana caranya?

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, sesuai dengan prosedur, pasien yang melakukan isolasi mandiri tercatat dalam dokumen puskesmas atau desa/kelurahan.

Menurut Panglima, puskesmas maupun bidan desa akan melakukan triase yakni membagi pasien isolasi mandiri menjadi sejumlah kategori, antara lain tanpa gejala (OTG) dan pasien dengan gejala ringan.

Sehingga, pembagian obat akan disesuaikan dengan data tersebut.

"Untuk mendapatkan obat atau paket tersebut itu sudah terdata dengan baik oleh puskesmas atau bidan-bidan desa sehingga mereka berhak untuk mendapatkan paket obat tersebut," kata Hadi.

Baca juga: Jokowi Bagikan Paket Obat Gratis ke Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri Mulai Hari Ini

Hadi mengatakan, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan paket obat ini adalah bukti hasil tes PCR positif. Syarat lainnya yakni warga menjalani isolasi mandiri.

Apabila memenuhi persyaratan tersebut, warga atau keluarga diminta untuk menghubungi bidan desa atau petugas puskesmas setempat.

Nantinya, paket obat akan diantar ke rumah warga yang tengah isolasi mandiri.

"Kepada masyarakat yang ada di desa, RT, RW, apabila memang ingin mendapatkan obat tersebut silakan langsung menyampaikan ke bidan desa, kemudian petugas-petugas puskesmas," kata Hadi.

"Setelah datanya ada maka Babinsa akan memberikan paket obat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan diantar dengan pendampingan bidan desa maupun petugas-petugas Puskemas," ujar dia.

Adapun untuk tahap pertama pemerintah akan membagikan 300.000 paket obat untuk pasien Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang sedang isolasi mandiri.

Selanjutnya, pembagian paket obat akan dilanjutkan untuk pasien Covid-19 di luar Jawa-Bali sebanyak 300.000 paket.

Pasokan paket obat tersebut akan disiapkan Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN farmasi. Sementara, proses distribusinya akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI dengan melibatkan pemerintah daerah, desa, puskesmas, Babinsa, hingga pengurus RT dan RW.

Jokowi pun menginstruksikan jajarannya supaya mengawasi pelaksanaan program ini secara ketat.

"Ketiga paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan," kata Jokowi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.