Fidel Ali

Fidel Ali, eks jurnalis, karyawan swasta, pemerhati sosial, dan penyuka musik metal serta berkendara sepeda motor.

Bom Waktu Penertiban PPKM Darurat jika Tanpa Bantuan Sosial...

Kompas.com - 15/07/2021, 11:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

PENULARAN Covid-19 di Indonesia masuk tahap krisis. Data terakhir (14/7/2021), jumlah terinfeksi mencapai 54.517 dengan jumlah total mencapai 2.670.046.

Kasus harian ini menjadi yang tertinggi selama pandemi dan menjadi salah satu negara dengan penularan tertinggi di dunia, serta belum terlihat tren penurunan. Tentu hal ini berimplikasi ke banyak hal.

Merespons tren peningkatan penularan Covid-19, pemerintah membuat regulasi PPKM Darurat yang digencarkan sejak 3 Juli 2021. Regulasi ini bertujuan meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 yang menanjak tiap harinya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah mengurangi mobilitas masyarakat dan penutupan tempat usaha non esensial.

Baca juga: Rekor di 500 Hari Pandemi, Bertambah 54.517 Pasien Covid-19 dalam Sehari

Pengurangan mobilitas masyarakat dimaksudkan agar masyarakat tetap di rumah hingga terciptanya penurunan tingkat penularan Covid-19. Meski belum ada yang dapat memastikan, kapan saat itu terjadi.

Dilema PPKM Darurat adalah implementasi di lapangan. Masyarakat yang sudah 16 bulan merasakan dampak Covid-19 dan mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada karyawan yang dipecat atau pengusaha yang bangkrut, mulai mencoba bertahan hidup.

Mereka sulit berharap untung, yang diharapkan hanya makan untuk hari ini, entah besok.

Kemudian, penutupan tempat usaha. Ini dikhawatirkan akan terjadi gesekan di lapangan saat penertiban dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik usaha sudah berbulan-bulan omzetnya turun sementara dari pemerintah tidak ada bantuan riil terhadap mereka.

Baca juga: 500 Hari Pandemi dan Harapan Tinggi akan Keberhasilan PPKM Darurat...

Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan dari media konvensional hingga media sosial. Perlawanan pemilik usaha yang berharap ada bantuan dari pemerintah karena tempat usahanya ditutup pun seperti berteriak di gurun pasir.

Terlebih, saat penertiban dilakukan tak jarang petugas bertindak represif. Ini harus dihindari, petugas seharusnya bertindak lebih persuasif dan humanis lantaran belum ada solusi dari pemerintah terkait nasib atau usaha mereka yang ditutup. Dengan begitu dapat meminimalisasi perlawanan dari masyarakat atau pemilik usaha.

Banyaknya pelaku usaha yang masih membuka usahanya lantaran banyak dari mereka tidak beralih ke digital atau memang jenis usahanya belum cocok masuk di ekosistem digital, seperti warung kopi atau warung makan pinggir jalan. Mereka berusaha untuk mengais rupiah di kondisi yang tidak pasti ini.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19: Masalah Pengangguran hingga Pekerja Anak

Istilah PPKM Darurat ini juga penulis nilai karena pemerintah enggan menggunakan istilah karantina wilayah seperti yang diamanatkan oleh UU Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) disebutkan: "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat".

Pemerintah melakukan penutupan batas wilayah, penutupan usaha non esensial, keharusan bekerja dari rumah, hingga pembatasan mobilitas merupakan bentuk dari karantina wilayah atau yang populer disebut "lockdown". Bedanya, pemerintah tidak menjamin kebutuhan dasar seperti yang diamanatkan UU tersebut.

Kita dapat melihat apa yang terjadi di Malaysia, masyarakat di wilayah pedesaan mulai mengibarkan “bendera putih” yang artinya kelaparan. Negara dengan jumlah penduduk yang hanya 31 juta jiwa (2019) ini tentu jauh jika dibandingkan Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.

Malaysia saja kewalahan dengan pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi di Indonesia yang puncak gelombang kedua saja belum terlewati.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kasus-kasus yang Jadi Sorotan: Kerumunan Rizieq Shihab, Dokter Lois, hingga Antigen Bekas

Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah? Harus mempercepat paket bantuan yang bisa langsung digunakan masyarakat maupun sektor usaha.

Dengan adanya jaring pengaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang untuk beberapa saat, setidaknya sampai PPKM Darurat selesai.

Kemudian, vaksinasi adalah kunci utama untuk mempercepat herd immunity. Karena itu, pemerintah harus kebut vaksinasi dan melibatkan banyak sektor usaha. Berikan kemudahan masyarakat untuk vaksinasi dan jangan sampai masyarakat mengeluarkan biaya untuk itu.

Cara berikutnya adalah penegakan hukum dengan memberikan hukuman paling tinggi terhadap mafia kesehatan, penimbun obat–obat untuk Covid-19, tabung oksigen, penyebar hoaks, hingga koruptor bantuan sosial, ini bisa menjadi bukti pemerintah tegas dan tidak pandang bulu.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong hingga Vaksin Berbayar Individu

Korupsi bansos ini jelas menyakiti hati masyarakat, karena seharusnya bansos yang dikorupsi dapat membantu masyarakat bertahan di saat krisis.

Tingkat keseriusan pemerintah dari sisi penegakan hukum akan meningkat jika ini diterapkan dan kepatuhan masyarakat pun perlahan akan tercipta.

Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan skenario jangka panjang untuk kondisi darurat, layaknya perang, butuh kalkulasi dari segala kemungkinan. Skenario ini harus mengedepankan kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasarnya, sandang pangan papan.

Jangan terjebak dengan mengedepankan perbaikan ekonomi semata, karena yang dibutuhkan saat ini adalah membuat rakyat dapat bertahan hidup.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19, Lonjakan Kasus Kematian dan Strategi Pemerintah Tekan Kematian Pasien

Beberapa survei masih menunjukkan masyarakat yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah, tingkat kekecewaan ini berbahaya jika pemerintah tidak cepat membuat kebijakan populis. Harus meredakan ketegangan, loosen the belt, untuk kemudian mengambil strategi lain.

Pemerintah pun harus cerdas mengelola pos anggaran, pembangunan yang tidak perlu untuk keadaan saat ini bisa ditunda, perjalanan dinas pejabat dikurangi, penghasilan atau fasilitas pejabat jika memungkinkan dipotong untuk membantu rakyat sekaligus untuk menunjukkan empati ke masyarakat.

Kenapa pejabat? Karena salah satu pos anggaran paling besar dari APBN adalah gaji pegawai.

Anarkistis lahir dari perut yang lapar

Perlu diantisipasi pemerintah, kondisi perut yang kosong dan kekhawatiran nasib di esok hari yang tidak menentu merupakan sebab yang mudah terbakar untuk tindak kekerasan.

Hal ini harus cepat diantisipasi dan diredam segera mungkin dengan mengedepankan jaring pengaman sosial berupa bantuan.

Mengutip pernyataan dari seorang ahli gizi klinis, Juwalita Surapsari yang menyebut perut lapar dapat memengaruhi suasana hati.

Ia menyatakan kondisi saat perut lapar berpengaruh terhadap hormon tubuh yang juga akan menjadikan stress dan membuat perilaku seseorang gampang marah, sensitif dan agresif.

Tak heran, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memastikan jangan sampai ada rakyat yang kelaparan karena kebijakan PPKM Darurat.

Tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang kecewa dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Sejak awal pandemi merebak yang cenderung menyepelekan, hingga merasa berpuas diri saat tren penurunan terjadi dan membiarkan pintu masuk dilewati warga negara asing hingga akhirnya merebak varian yang lebih ganas.

Di media sosial mulai bermunculan video masyarakat yang kecewa dan emosi saat dilakukan penertiban. Sumbu sumbu kekerasan dan perlawanan terhadap penertiban sudah mulai terlihat di beberapa daerah.

Jangan sampai sumbu itu tersulut percikan api yang dapat membakar menjadi tindak kekerasan.

Semoga kita semua dapat melalui masa–masa kelam di awal abad 21 ini, pemerintah juga kita harap memiliki solusi yang berpihak kepada rakyatnya dengan cepat. Jangan lamban, karena virus menyebar cepat dan menghancurkan.

Politisi juga semoga dapat menurunkan ego politik untuk sementara waktu, kita lihat kerja keras dari pemerintah untuk menangani krisis yang semakin kompleks ini. Namun pengawasan tetap perlu dilakukan agar tidak melenceng.

Perbanyak aksi bantuan kemanusiaan langsung ke masyarakat, karena rakyat membutuhkan kehadiran pemimpin dan wakil rakyatnya di saat ini, bukan saat kampanye.

Jika skenario PPKM Darurat jadi diperpanjang untuk 6 minggu, pemerintah harus segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat dan pelaku usaha.

Jika tidak, bom waktu akan segera meledak dan bukan tidak mungkin rakyat melakukan perlawanan dari gerakan individu menjadi gerakan masif.

Semoga hal itu tidak terjadi..

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
MA hingga KPK Didesak Tutup Celah Korupsi Hakim dan Pengadilan

MA hingga KPK Didesak Tutup Celah Korupsi Hakim dan Pengadilan

Nasional
Hakim Agung Tersangka Suap, MA Didesak Evaluasi Total Semua Hakim

Hakim Agung Tersangka Suap, MA Didesak Evaluasi Total Semua Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.