Bom Waktu Penertiban PPKM Darurat jika Tanpa Bantuan Sosial...

Kompas.com - 15/07/2021, 11:00 WIB
Petugas menyetop kendaraan plat nomor B di pos penyekatan PPKM Darurat di wilayah Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com Pelanggar protokol kesehatan terjaring razia di Pos Penyekatan PPKM Darurat wilayah barat, Jatinangor, Sumedang, Selasa (6/7/2021). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHPetugas menyetop kendaraan plat nomor B di pos penyekatan PPKM Darurat di wilayah Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com Pelanggar protokol kesehatan terjaring razia di Pos Penyekatan PPKM Darurat wilayah barat, Jatinangor, Sumedang, Selasa (6/7/2021). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com
Editor Bayu Galih

PENULARAN Covid-19 di Indonesia masuk tahap krisis. Data terakhir (14/7/2021), jumlah terinfeksi mencapai 54.517 dengan jumlah total mencapai 2.670.046.

Kasus harian ini menjadi yang tertinggi selama pandemi dan menjadi salah satu negara dengan penularan tertinggi di dunia, serta belum terlihat tren penurunan. Tentu hal ini berimplikasi ke banyak hal.

Merespons tren peningkatan penularan Covid-19, pemerintah membuat regulasi PPKM Darurat yang digencarkan sejak 3 Juli 2021. Regulasi ini bertujuan meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 yang menanjak tiap harinya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah mengurangi mobilitas masyarakat dan penutupan tempat usaha non esensial.

Baca juga: Rekor di 500 Hari Pandemi, Bertambah 54.517 Pasien Covid-19 dalam Sehari

Pengurangan mobilitas masyarakat dimaksudkan agar masyarakat tetap di rumah hingga terciptanya penurunan tingkat penularan Covid-19. Meski belum ada yang dapat memastikan, kapan saat itu terjadi.

Dilema PPKM Darurat adalah implementasi di lapangan. Masyarakat yang sudah 16 bulan merasakan dampak Covid-19 dan mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada karyawan yang dipecat atau pengusaha yang bangkrut, mulai mencoba bertahan hidup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka sulit berharap untung, yang diharapkan hanya makan untuk hari ini, entah besok.

Kemudian, penutupan tempat usaha. Ini dikhawatirkan akan terjadi gesekan di lapangan saat penertiban dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik usaha sudah berbulan-bulan omzetnya turun sementara dari pemerintah tidak ada bantuan riil terhadap mereka.

Baca juga: 500 Hari Pandemi dan Harapan Tinggi akan Keberhasilan PPKM Darurat...

Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan dari media konvensional hingga media sosial. Perlawanan pemilik usaha yang berharap ada bantuan dari pemerintah karena tempat usahanya ditutup pun seperti berteriak di gurun pasir.

Terlebih, saat penertiban dilakukan tak jarang petugas bertindak represif. Ini harus dihindari, petugas seharusnya bertindak lebih persuasif dan humanis lantaran belum ada solusi dari pemerintah terkait nasib atau usaha mereka yang ditutup. Dengan begitu dapat meminimalisasi perlawanan dari masyarakat atau pemilik usaha.

Banyaknya pelaku usaha yang masih membuka usahanya lantaran banyak dari mereka tidak beralih ke digital atau memang jenis usahanya belum cocok masuk di ekosistem digital, seperti warung kopi atau warung makan pinggir jalan. Mereka berusaha untuk mengais rupiah di kondisi yang tidak pasti ini.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19: Masalah Pengangguran hingga Pekerja Anak

Istilah PPKM Darurat ini juga penulis nilai karena pemerintah enggan menggunakan istilah karantina wilayah seperti yang diamanatkan oleh UU Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) disebutkan: "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat".

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Nasional
Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Nasional
IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Dinilai Paling Rawan Tenggelam

Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Dinilai Paling Rawan Tenggelam

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Taiwan, Total 5.898 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Taiwan, Total 5.898 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Profil Alex Noerdin, dari Gubernur Sulsel, Cagub DKI, hingga Tersangka Korupsi

Profil Alex Noerdin, dari Gubernur Sulsel, Cagub DKI, hingga Tersangka Korupsi

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 5,5 Miliar ke Atlet Peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020

Jokowi Beri Bonus Rp 5,5 Miliar ke Atlet Peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Peran Terduga Teroris Abu Rusydan, Tokoh Sentral JI yang Cukup Populer di Medsos

Peran Terduga Teroris Abu Rusydan, Tokoh Sentral JI yang Cukup Populer di Medsos

Nasional
Sejarah Hari Perhubungan Nasional...

Sejarah Hari Perhubungan Nasional...

Nasional
BIN Libatkan Polri hingga BNPT Antisipasi Serangan Teror di Indonesia

BIN Libatkan Polri hingga BNPT Antisipasi Serangan Teror di Indonesia

Nasional
IDI Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan yang Diduga oleh KKB di Papua

IDI Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan yang Diduga oleh KKB di Papua

Nasional
RUU Perampasan Aset Gagal Masuk Prolegnas Prioritas, Janji Jokowi Tak Terealisasi

RUU Perampasan Aset Gagal Masuk Prolegnas Prioritas, Janji Jokowi Tak Terealisasi

Nasional
Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.