Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Pimpinan DPR: Harus Dipikirkan Matang

Kompas.com - 13/07/2021, 15:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana pemerintah ingin memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam pekan ke depan dikemukakan pemerintah dalam rangka mengatasi lonjakan Covid-19 yang belum berakhir.

Hanya saja, itu perlu dipikirkan matang-matang.

"Apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan Covid-19 itu memang harus dipikirkan matang-matang," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, opsi perpanjangan PPKM Darurat tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Selain itu, tentunya penerapan PPKM Darurat perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat.

"Maka sebagus apapun kebijakannya, sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan kemudian dilaksanakan dengan konsisten," ucapnya.

Namun, di sisi lain, Dasco mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat yang aktif menjaga protokol kesehatan juga sebagai dukungan terhadap pemerintah mengatasi lonjakan Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Telah 10 Hari, Wagub DKI Sebut Mobilitas Turun 50 Persen

Kemudian, Dasco juga meminta aparat di lapangan yang bertugas menerapkan cara-cara yang tegas dan terukur.

"Jangan ada lagi multitafsir. Karena saya lihat di daerah-daerah itu tentang cara-cara penegakan hukum terhadap PPKM Darurat ini masih multitafsir," jelasnya.

Namun yang lebih penting, Dasco mengingatkan agar masyarakat tidak termakan berita atau informasi hoaks tentang Covid-19.

Menurut dia, apabila masyarakat termakan berita bohong, maka akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar.

Di sisi lain, ia tak memungkiri bahwa penerapan PPKM Darurat sejauh ini masih terdapat kekurangan.

"Baru sepekan ini kita lihat masih ada kekurangan sana-sini, tetapi kita memang baru pertama kali dilakukan sebagai PPKM Darurat namanya. Maka itu sebagai evaluasi sudah kita sampaikan termasuk adanya multitafsir di beberapa daerah terkait masalah penegakan hukum," kata Dasco.

Baca juga: 11 Gerbang Tol di Jakarta Ditutup Selama PPKM Darurat, Ini Lokasinya...

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com