Salin Artikel

Muncul Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Pimpinan DPR: Harus Dipikirkan Matang

Hanya saja, itu perlu dipikirkan matang-matang.

"Apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan Covid-19 itu memang harus dipikirkan matang-matang," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, opsi perpanjangan PPKM Darurat tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Selain itu, tentunya penerapan PPKM Darurat perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat.

"Maka sebagus apapun kebijakannya, sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan kemudian dilaksanakan dengan konsisten," ucapnya.

Namun, di sisi lain, Dasco mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat yang aktif menjaga protokol kesehatan juga sebagai dukungan terhadap pemerintah mengatasi lonjakan Covid-19.

Kemudian, Dasco juga meminta aparat di lapangan yang bertugas menerapkan cara-cara yang tegas dan terukur.

"Jangan ada lagi multitafsir. Karena saya lihat di daerah-daerah itu tentang cara-cara penegakan hukum terhadap PPKM Darurat ini masih multitafsir," jelasnya.

Namun yang lebih penting, Dasco mengingatkan agar masyarakat tidak termakan berita atau informasi hoaks tentang Covid-19.

Menurut dia, apabila masyarakat termakan berita bohong, maka akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar.

Di sisi lain, ia tak memungkiri bahwa penerapan PPKM Darurat sejauh ini masih terdapat kekurangan.

"Baru sepekan ini kita lihat masih ada kekurangan sana-sini, tetapi kita memang baru pertama kali dilakukan sebagai PPKM Darurat namanya. Maka itu sebagai evaluasi sudah kita sampaikan termasuk adanya multitafsir di beberapa daerah terkait masalah penegakan hukum," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/13/15591251/muncul-wacana-ppkm-darurat-diperpanjang-pimpinan-dpr-harus-dipikirkan-matang

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke