Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamen BUMN: Tiga Hari ke Depan Didatangkan Lagi 4 Juta Dosis Vaksin Sinopharm

Kompas.com - 13/07/2021, 14:42 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri mengatakan, Indonesia kembali kedatangan sebesar 1.408.000 juta dosis vaksin Sinopharm pada Selasa (13/7/2021).

Menurut dia, selama tiga hari mendatang juga akan datang lagi kurang lebih totalnya 4.000.000 dosis vaksin Sinopharm.

"Akan datang lagi kurang lebih sekitar totalnya dalam tiga hari ini adalah 4.000.000 dosis vaksin yang merupakan jenis vaksin Sinopharm," kata Pahala dalam konferensi pers secara daring, Selasa siang.

Baca juga: RI Terima 1.408.000 Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Pahala mengatakan, vaksin tersebut akan digunakan untuk progran vaksinasi gotong royong yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Ia juga menegaskan Sinopharm merupakan vaksin dengan platform inactivated dan sudah menerima emergency use listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Mei 2021.

"Dan sudah memperoleh persetujuan di 56 negara dengan efikasi sebesar 79 persen," ujarnya.

Pahala melanjutkan, dan vaksin gotong royong adalah prorgam yang digagas untuk melengkapi program vaksinasi pemerintah dalam rangka melakukan percepatan agar Indonesia bisa mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Baca juga: Jelang PON XX, Jokowi Perintahkan Percepatan Vaksin Covid-19 untuk Atlet dan Masyarakat Papua

Program ini juga diklaim pemerintah bisa meringankan beban mereka dalam hal pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

"Dalam kesempatan ini kami atas nama Kementerian BUMN tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan juga sudah mendukung adanya vaksin gotong royong tersebut," ucapnya.

"Kami optimis bahwa kedatangan vaksin gotong royong Sinopharm ini akan menambah optimisme bagi masyarakat indonesia dan juga untuk bisa mempercepat program vaksinasi yang ada," kata Pahala.

Baca juga: Pastikan Vaksin Sinopharm Hibah UEA Tak Dijual, Menkes: Digunakan untuk Kelompok Difabel

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com