Kontras Nilai Anggaran Ibu Kota Baru Mestinya Dialihkan untuk Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, banyak masyarakat terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid-19 karena tidak adanya upaya prioritas pemerintah dalam penanganan wabah tersebut.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai, seharusnya pemerintah melakukan upaya refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah bisa mengalihkan sebagian anggaran Kartu Prakerja hingga Ibu Kota Negara untuk penanganan pandemi, bukannya tetap memprioritaskan agenda pembangunan infrastruktur dan BUMN.

"Seharusnya semacam, apa namanya, anggaran Prakerja, anggaran Ibu Kota Baru maupun pembangunan infrastruktur itu bisa dialihkan terlebih dahulu untuk penanganan pandemi,” kata Fatia dalam konferensi pers, Senin (12/7/2021).

Baca juga: KSP Bahas Pembangunan Ibu Kota Baru Saat Pandemi, Pemerintah Dinilai Tak Berempati

Menurut Fatia, apabila APBN yang ada diutamakan untuk penanganan pandemi, maka wacana vaksin berbayar seharusnya tidak perlu muncul ke publik.

"Sehingga tidak mengakibatkan adanya wacana untuk vaksin yang berbayar, jika memang pada akhirnya negara tidak mampu," ucap dia.

Dia meminta Presiden Jokowi melakukan refocusing APBN serta mencabut kebijakan vaksin Covid-19 berbayar.

"Dan semestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara itu harus bisa mencabut kebijakan tersebut," tutur dia.

Baca juga: Kritik KSP Bahas Ibu Kota Baru Saat Pandemi, Anggota DPR: Masyarakat Sedang Menderita

Terkait vaksin berbayar, sebelumnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengumumkan masyarakat bisa memperjualbelikan vaksin Covid-19 sejak Senin (12/7/2021).

Namun, hal itu mendapat banyak protes dari masyarakat sehingga PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Ganti dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Kontras: Pandemi Covid-19 Jadi Dalih Polisi Lakukan Tindak Kekerasan