Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurang Testing dan Tracing Covid-19, Wapres: Jangan Sampai seperti Gunung Es

Kompas.com - 12/07/2021, 16:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tidak ingin kasus Covid-19 di Indonesia seperti fenomena gunung es akibat kurangnya testing, tracing, dan treatment.

Sebab, seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu ini membuat korban keganasan Covid-19 semakin banyak.

"Jangan sampai kita kayak gunung es, atasnya sedikit tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau belum bisa ditelusuri," ujar Ma'ruf di acara Pertemuan Virtual Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Wapres: PPKM Darurat untuk Lindungi Masyarakat

Sayangnya, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum mau dites, belum mau divaksin, bahkan ada yang masih berkeliaran meski sudah tahu dirinya positif Covid-19 dan tidak mau diisolasi.

Oleh karena itu, Ma'ruf menilai bahwa pengetesan yang masif dan penelusuran orang-orang yang kontak dekat dengan yang terpapar Covid-19 perlu dilakukan.

Tujuannya adalah agar orang positif Covid-19 tidak berkeliaran di mana-mana karena tidak diisolasi sehingga menularkan kepada orang lain.

Selain itu, Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang kerepotan menyiapkan tempat perawatan pasien Covid-19 akibat melonjaknya kasus.

"Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan sampai banyak sekarang rumah sakit yang pasang tenda, kekurangan oksigen, tenaga kesehatan (tumbang). Ini sebenarnya bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi," kata dia.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini disebutkannya untuk menjaga umat dari bahaya Covid-19 tersebut.

Salah satunya adalah kebijakan pengetatan yang dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

Hal tersebut menyusul meningkatnya kasus Covid-19 secara tajam di Tanah Air.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada beberapa hal yang membuat kasus Covid-19 meningkat.

Antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan masih banyak masyarakat yang berkerumun seperti melakukan ibadah di rumah ibadah yang menyebabkan orang berkumpul.

"Itulah sebabnya pemerintah menerapkan PPKM darurat yang secara ketat untuk melindungi, menjaga masyarakat, dan umat jadi korban (Covid-19)," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com