Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2024 Diprediksi Bakal Diikuti Tiga Klaster Latar Belakang Ini

Kompas.com - 07/07/2021, 21:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir berpandangan, ada tiga klaster latar belakang tokoh yang bakal menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tiga klaster tersebut di antaranya kepala daerah yang sukses memimpin, kader partai politik yang mempunyai kekuatan politik dan pengaruh politik yang tinggi, serta dari kalangan profesional yang mempunyai modal sosial dan finansial kuat.

"Klaster capres cawapres yang akan datang itu berlatar belakang yang pertama itu adalah kepala daerah. Kita tahu bahwa selama ini tren kita, berangkat dari Pak Jokowi, menurut saya tren ke depan itu pemimpin atau capres cawapres itu merupakan tokoh yang lahir atau dibesarkan melalui kontestasi pemilihan kepala daerah," kata Wempy dalam diskusi virtual Para Syndicate bertajuk "Top 10 Bakal Capres 2024: Future Man vs Yesterday Man", Rabu (7/7/2021).

Pada klaster pertama, Wempy menilai para tokoh capres cawapres itu bisa berasal dari wali kota, bupati maupun gubernur atau wakil gubernur.

Ia berkaca pada sepak terjang Presiden Jokowi yang juga memulai karier politiknya dari menjadi Wali Kota Solo.

Baca juga: Voxpol Center: Prabowo Unggul Saat Dijadikan Capres pada Simulasi Pilpres

"Kemudian dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan bukan tidak mungkin saya kira, hal yang sama juga akan terjadi pada Pilpres yang akan datang," jelasnya.

Klaster kedua yang menurutnya bakal menjadi capres dan cawapres berasal dari kader partai politik.

Namun, kader partai itu juga mereka yang memiliki kekuatan politik dan pengaruh politik yang tinggi.

Ia tak memungkiri bahwa kontestasi politik dalam Pilpres ke depan juga tetap melibatkan para kader partai politik.

"Oleh karena itu menurut saya, kader-kader partai politik yang saat ini tidak dalam pemerintahan sebagai kepala daerah, punya peluang yang sama untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden akan datang," ungkap dia.

Selanjutnya, pada klaster ketiga bakal capres dan cawapres berasal dari kalangan profesional yang mempunyai modal sosial serta finansial yang kuat.

Baca juga: Survei Voxpol: Ganjar Pranowo Terpilih jika Pilpres Digelar Sekarang

Wempy memberikan contoh yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru tidak berasal dari kader partai politik, tetapi mampu memenangkan kontestasi Pilkada.

Menurut dia, hal itu terjadi karena Anies memiliki modal sosial yang kemudian dilirik oleh partai politik pengusungnya saat Pilkada DKI Jakarta.

"Juga hal yang sama dialami oleh Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dia bukan kader parpol, dia kepala daerah. Karena punya modal sosial yang kuat, kemudian direkomendasikan oleh partai pengusungnya untuk menjadi Gubernur Jawa Barat," kata Wempy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com