Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Voxpol: 73,7 Persen Responden Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/07/2021, 20:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menolak adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode. Hal itu terungkap lewat hasil survei lembaga survei Voxpol Center yang dirilis, Sabtu (3/7/2021).

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 73,7 persen dari 1.200 responden menyatakan menolak wacana tersebut.

"Apakah ibu, bapak, saudara, saudari setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Kita angkanya cukup besar ya dibanding beberapa lembaga survei lain bahwa yang tidak setuju itu 73,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat membacakan rilis secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Survei Voxpol: Ganjar Pranowo Terpilih jika Pilpres Digelar Sekarang

Ia melanjutkan, ada 22,6 persen responden yang setuju terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, hasil juga menunjukkan 3,7 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanya.

Dari hasil survei itu juga diketahui 34,4 persen dari mereka yang menolak beralasa bahwa masa jabatan presiden tiga periode akan menimbulkan kemunduran demokrasi. 

"Kemudian 28,2 persen itu karena menilai regenerasi kepemimpinan mandeg di partai politik. Kemudian 14,2 persen tidak tahu dan tidak menjawab. Kemudian, jebakan bagi presiden ada 4,6 persen. Menghindari KKN dan Oligarki 9,9 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, survei juga mengungkapkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menujukkan bahwa hanya 54,5 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara, 43 persen menyatakan tidak puas.

Kemudian, pada hasil survei evaluasi kinerja pemerintah yang lain menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak bersih dari praktik korupsi dan suap.

"Dalam bentuk pertanyaan seberapa bersih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari praktik korupsi dan suap sebesar 58,4 persen menjawab tidak bersih yaitu gabungan antara tidak bersih dan sangat tidak bersih," kata Pangi.

Sementara itu, responden yang menjawab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersih hanya mencapai 34,8 persen. Hal itu juga merupakan gabungan antara sangat bersih dan bersih.

Baca juga: Survei Voxpol: Elektabilitas Gerindra Tertinggi, Disusul PDI-P dan PKS

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan selama 10 hari dari 22 Juni hingga 1 Juli 2021 dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon.

Survei memanfaatkan data base 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center dan dibentuk dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terdapat 1.200 responden dengan proporsi 50:50 antara laki-laki dan perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com