Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan survei untuk melihat sikap masyarakat terhadap rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya akan dimulai Juli mendatang.

Hasilnya, sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak setuju dilakukan PTM. Adapun survei tersebut dimulai sejak 15 hingga 23 Juni 2021.

"Kita tanya apakah anda setuju jika sekolah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan ternyata 59 persen bilang tidak setuju, 41 persen bilang setuju," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, Rabu (24/6/2021).

Kemudian, lanjut Kunto, mereka juga melakukan survei sikap masyarakat terhadap PTM berdasarkan zona risiko Covid-19.

Baca juga: Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Hasilnya, di zona risiko rendah, jumlah responden yang setuju PTM yaitu 43 persen, sedangkan di zona risiko sedang yaitu 38,4 persen.

"Sedangkan yang di daerah risiko tinggi itu yang setuju hampir 42 persen dan yang tidak setuju 58 persen. Hanya selisih sedikit dengan yang risiko rendah sebenarnya," ujar dia.

Adapun survei ini dilakukan ditujukan pada 4.724 responden KedaiKOPI yang pernah diwawancarai secara tatap muka.

Namun, ketika akan diwawancarai via telepon, hanya 1.062 yang menjawab.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengizinkan seluruh sekolah di Indonesia untuk menggelar PTM terbatas pada Juli 2021.

Baca juga: Jumlah Anak Terinfeksi Covid-19 Meningkat, Ganjar Minta PTM Terbatas Ditunda

Hanya saja, pelaksanaan PTM terbatas harus mengikuti pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek Jumeri kepada Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

"Dengan mengikuti mekanisme PPKM mikro," kata Jumeri.

PTM terbatas di suatu daerah, kata Jumeri, harus ditiadakan apabila daerah tersebut memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi atau zona merah.