Restoran, Mal, hingga Transportasi yang Langgar PPKM Darurat Dapat Dikenai Sanksi Penutupan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan diterapkan selama 3-20 Juli 2021.

Selama kebijakan tersebut berlaku, ada sejumlah kegiatan dan sektor yang dibatasi seperti restoran, pusat perbelanjaan, hingga transportasi.

Pelaku usaha hingga penyedia layanan transportasi yang tidak mematuhi aturan PPKM Darurat pun bakal dikenai sanksi administratif hingga penutupan usaha.

Baca juga: Mal Tutup 18 Hari selama PPKM Darurat, Ini Tanggapan Pengusaha

Ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 2 Juli 2021.

"Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian diktum kesepuluh huruf b Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Inmendagri mengatur secara jelas pembatasan pada sektor esensial, kritikal, swalayan, restoran, mal, hingga transportasi.

Pada sektor esensial misalnya, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen.

Baca juga: Aprindo Minta Kepastian Izin Operasional Supermarket di Mal Saat PPKM Darurat

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara itu, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam.

Baca juga: Epidemiolog Dorong Adanya Sanksi bagi Pelanggar PPKM Darurat

Lalu, sebagaimana bunyi Inmendagri, selama masa PPKM Darurat kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

Selanjutnya, restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat.

Kemudian, di sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam diktum kesepuluh huruf c Inmendagri juga disebutkan bahwa setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi berdasar pada peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah.

"Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

3. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait".

Baca juga: Wagub DKI: Kantor yang Langgar Aturan WFH Akan Diberi Sanksi Seberat-beratnya

Tak hanya itu, sanksi akan dikenakan bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat.

Sanksinya mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara

Hal itu tertuang dalam diktum kesepuluh huruf a Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

"Dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah".

Adapun PPKM Darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Jokowi menginstruksikan jajarannya bekerja sama menjalankan kebijakan tersebut.

Baca juga: Karyawan Bisa Melapor jika Dipaksa Masuk Kantor Saat PPKM Darurat

Ia juga meminta seluruh pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

"Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19 ini," kata presiden, Kamis (1/7/2021).