Karyawan Bisa Melapor jika Dipaksa Masuk Kantor Saat PPKM Darurat

Kompas.com - 02/07/2021, 16:22 WIB
Pekerja berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPekerja berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal ZA mengatakan, karyawan yang dipaksa masuk kerja di kantor saat PPKM darurat bisa melapor kepada Satgas Penanganan Covid-19.

Hal ini berlaku untuk karyawan yang bekerja di sektor non esensial. Sebagaimana diketahui, selama PPKM mikro sektor non esensial wajib menjalani kerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.

"Bisa melapor kepada Satgas di daerah. TNI-Polri bagian dari Satgas. Satgas akan bertindak menutup sementara perusahaan tersebut," ujar Syafrizal saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (2/7/2021).

"Apabila masih membandel penutupan akan diperpanjang," tuturnya.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Sektor Non-esensial Wajib WFH 100 Persen


Menurut Syafrizal, ada pula mekanisme membayar denda bagi perusahaan yang melanggar tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut dia, pemerintah menekankan kepatuhan perusahaan demi keselamatan masyarakat.

"Denda termasuk sebagian yang diatur tetapi besaran denda bukan yang dicari. Yang dicari adalah kepatuhan yang meningkat demi kesehatan dan keselamatan," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, DPR Kombinasikan WFO-WFH

Kebijakan ini menyasar 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.