Menpan RB Susun Pengaturan Kerja bagi ASN Selama PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo sedang mengkaji aturan kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Hal tersebut dilakukan untuk menyusul adanya kebijakan PPKM darurat yang akan berlaku di Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.

"Lagi disusun," kata Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (2/7/2021).

Menurut Tjahjo, aturan kerja bagi ASN ini juga masih menunggu keputusan atau surat edaran dari kementerian lainnya.

"Dan juga menunggu keputusan atau surat edaran kementrian lain," ucap dia.

Baca juga: Luhut: Keputusan Menerapkan PPKM Darurat Tidak Terlambat

Pengumuman penerapan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021 telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Langkah itu ditempuh dalam merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir akibat penyebaran varian baru virus corona.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Presiden pun telah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM darurat.

Dalam aturan PPKM darurat, terdapat sejumlah sektor yang dibatasi, salah satunya perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara penuh.

"100 persen work frome home untuk sektor non-esensial," demikian bunyi aturan PPKM darurat.

Baca juga: Wali Kota Depok Sebut PPKM Darurat seperti PSBB Total

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara itu, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.