Kompas.com - 02/07/2021, 07:54 WIB
Dua orang bocah mengayuh sepedanya di dekat mural bertema COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (17/5/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, selama bulan Ramadhan lalu jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan dari 253 kasus pada tanggal 13 April 2021 menjadi 166 kasus pada tanggal 15 Mei 2021 karena adanya pemberlakuan larangan mudik dan penutupan lokasi wisata selama libur lebaran. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SDua orang bocah mengayuh sepedanya di dekat mural bertema COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (17/5/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, selama bulan Ramadhan lalu jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan dari 253 kasus pada tanggal 13 April 2021 menjadi 166 kasus pada tanggal 15 Mei 2021 karena adanya pemberlakuan larangan mudik dan penutupan lokasi wisata selama libur lebaran. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan menerapkan kebijakan PPKM darurat tidak terlambat.

Menurutnya, sebelum diputuskan, PPKM darurat harus dipersiapkan dengan baik.

"Tidak ada yang terlambat. Ya saya memang minta waktu supaya persiapannya benar-benar baik," ujar Luhut dalam wawancara bersama Rosiana Silalahi yang ditayangkan KompasTV, Kamis (1/7/2021).

Luhut kemudian menjawab pertanyaan mengapa pengambilan keputusan dan pengumukan PPKM darurat kepada publik terkesan lama.

Baca juga: Luhut: Jika Diperlukan, PPKM Darurat Akan Dilanjutkan Setelah 20 Juli

Menurutnya, Presiden Joko Widodo baru memberitahukan hal tersebut pada Minggu (27/6/2021).

Kemudian pemerintah baru melakukan rapat untuk memhas rencana PPKM darurat pada Senin (28/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan saya kan butuh waktu juga menyusun itu semua. Mendengar dari semua pihak, ya dari epidemiolog, lalu pakar kesehatan dan lainnya semua kita dengar, " ungkap Luhut.

"Lalu berangkat dari pengalaman kita, baru kita susun (PPKM darurat)," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun rencana penerapan PPKM darurat itu secara bertahap.

Namun, hal itu dilakukan apabila kebijakan PPKM masih diperlukan. Selain itu juga mempertimbangkan perkembangan kondisi penularan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Nasional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Nasional
Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

Nasional
Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.