PPKM Darurat, Bansos Mulai Disalurkan Paling Lambat Minggu Kedua Juli

Kompas.com - 02/07/2021, 07:47 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) menyusul diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penyaluran itu akan dilakukan paling lambat minggu kedua Juli.

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir saat rapat koordinasi tingkat menteri, dikutip dari siaran pers, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Atur Bansos selama PPKM Darurat, Termasuk Tarif Listrik

Muhadjir mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait untuk mempercepatnya.

Selain itu juga sekaligus memastikan penyaluran bansos untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako kepada 18,8 juta KPM, dan perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) periode Mei-Juni kepada 10 juta KPM tepat sasaran.

"Yang paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos tersebut,” kata Muhadjir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, percepatan penyaluran bansos juga merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi.

Hal tersebut untuk mencapai target Susenas pada September 2021 nanti.

Baca juga: Risma Terima Laporan Dana Bansos Mengalir ke Keluarga Lurah dan Kepala Desa


Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, pasca perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan.

Penyebabnya antara lain gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkapnya data.

Data anomali tersebut, kata dia, merupakan data yang telah padan dengan Dukcapil tetapi tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal.

Di antaranya karena nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” kata Risma.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Sepakat Bansos Akan Diberikan Lagi

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan diberlakukannya kebijakan PPKM darurat pada Kamis (1/7/2021).

PPKM darurat tersebut dilaksanakan di Jawa-Bali dan berlaku pada 3-20 Juli 2021.

Aturan PPKM darurat tersebut dengan mengetatkan berbagai aktivitas untuk beberapa sektor kegiatan.

Antara lain pelaksanaan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 100 persen untuk sektor non esensial dan 50 persen untuk sektor esensial.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.