Beri Materi untuk Kader Golkar, Wakil Ketua KPK Tekankan soal Penerapan SIPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta Partai Golkar menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Hal itu disampaikan Lili saat memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi bagi anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Same Hotel, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/6/2021).

“Penting bagi Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal parpol dengan menerapkan SIPP. Mengapa SIPP? Karena dengan SIPP akan menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh konstitusi,” kata Lili, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

SIPP, kata Lili, juga memberikan arah bagi partai politik dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, SIPP juga mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi, dan menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik.

Lili juga menjelaskan manfaat yang akan dirasakan parpol dengan menerapkan SIPP, yakni meraih kepercayaan publik.

Manfaat lainnya, kata dia, SIPP akan meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.

“Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaruan menuju parpol modern,” kata Lili.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

KPK, kata Lili, telah menyusun SIPP yang dilandasi dari hasil kajian KPK dan LIPI, di mana ada temuan lima masalah utama penyebab rendahnya integritas partai.

Lima masalah itu yakni belum ada standar etika partai dan politisi, sistem rekrutmen yang belum berstandar serta sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga.

Selain itu, masalah lainnya yaitu masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta belum terbangunnya demokrasi internal partai.

Lebih lanjut, KPK juga memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai.

Oleh karena itu, kata Lili, KPK mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB Mohan Roliskana mengapresiasi kedatangan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran kader partai Golkar di NTB.

Mohan menilai, kegiatan ini sangat penting bagi seluruh kader Golkar yang merupakan para pejabat yang bertugas sebagai penyelenggara negara.