Pemerintah Diminta Ambil Kebijakan Afirmatif, Hindari Tragedi Kemanusiaan akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo meminta pemerintah membuat kebijakan afirmatif dalam penanganan pandemi.

Sebab, lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini kian mengkhawatirkan.

"Peran pemerintah harus ada di depan. Karena banyak hal yang perlu kita lakukan. Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan sekarang, affirmative action," kata Rimawan dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Menurut inisiator gerakan Sambatan Jogja (Sonjo) ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat melalui kebijakan yang lebih tegas di tingkat pusat.

Rimawan mengatakan, sumber daya di daerah terkait penanganan pandemi, baik manusia maupun keuangan, membutuhkan otoritas pusat.

"Itu (kebijakan) bukan ranah lembaga atau gerakan kemanusiaan seperti kami. Tapi harus pemerintah, kenapa? Karena membutuhkan otoritas," tutur dia.

Sebelum lonjakan kasus, Rimawan mengungkapkan, gerakan dan lembaga kemanusiaan di Yogyakarta terus membantu penanganan pandemi.

Mulai dari soal masalah kekurangan oksigen di DIY hingga menganalisis data terkait situasi pandemi.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Pemerintah Dirikan RS Darurat Covid-19 di Berbagai Daerah

Selain Sonjo, banyak lembaga yang telah melakukan advokasi kepada masyarakat, antar lain Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) DIY, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Jaringan Gusdurian.

Gerakan tersebut telah bekerja selama 16 bulan menanggulangi pandemi.

Rimawan mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan kebijakan dan intervensi serta alokasi sumber daya yang penyusunannya menjadi otoraitas pemerintah.

"Inilah saatnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengeksekusi langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan DIY, dan bahkan Indonesia, dari tragedi kemanusiaan akibat Covid-19," kata Rimawan.

Kendati demikian, ia menegaskan, pegiat gerakan kemanusiaan akan terus berupaya membantu penanggulangan pandemi.

"Kami terus melangkah, tapi langkah kami hanya sebatas ini, yaitu program-program rutin yang kami miliki dan tidak bisa lebih lagi. Sehingga hanya pemerintah yang bisa kemudian menanggulangi hal ini," kata Rimawan.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Masih Gamang, Gusdurian: Sudah Tidak Bisa, Kita Perlu Rem Darurat

Akhir pekan lalu, penambahan kasus positif tercatat paling tinggi di dunia, yakni 21.342 orang.

Kemudian, angka kematian dalam sehari mencapai 409 orang, terbanyak kedua setelah Rusia dengan 599 orang.

Sementara pasien Covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri tercatat 207.685 kasus. Angka ini tertinggi selama pandemi.

Belum lagi ratusan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena terpapar virus corona. Indonesia berada di ambang tragedi kemanusiaan.

Pemerintah diminta bersikap lebih tegas dan jelas untuk mengatasi lonjakan kasus. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dinilai tidak akan efektif.

Baca juga: Gerakan Sonjo Siap Bantu Pemerintah Dirikan Selter bagi Pasien Covid-19