Salin Artikel

Pemerintah Diminta Ambil Kebijakan Afirmatif, Hindari Tragedi Kemanusiaan akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo meminta pemerintah membuat kebijakan afirmatif dalam penanganan pandemi.

Sebab, lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini kian mengkhawatirkan.

"Peran pemerintah harus ada di depan. Karena banyak hal yang perlu kita lakukan. Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan sekarang, affirmative action," kata Rimawan dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Menurut inisiator gerakan Sambatan Jogja (Sonjo) ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat melalui kebijakan yang lebih tegas di tingkat pusat.

Rimawan mengatakan, sumber daya di daerah terkait penanganan pandemi, baik manusia maupun keuangan, membutuhkan otoritas pusat.

"Itu (kebijakan) bukan ranah lembaga atau gerakan kemanusiaan seperti kami. Tapi harus pemerintah, kenapa? Karena membutuhkan otoritas," tutur dia.

Sebelum lonjakan kasus, Rimawan mengungkapkan, gerakan dan lembaga kemanusiaan di Yogyakarta terus membantu penanganan pandemi.

Mulai dari soal masalah kekurangan oksigen di DIY hingga menganalisis data terkait situasi pandemi.

Selain Sonjo, banyak lembaga yang telah melakukan advokasi kepada masyarakat, antar lain Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) DIY, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Jaringan Gusdurian.

Gerakan tersebut telah bekerja selama 16 bulan menanggulangi pandemi.

Rimawan mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan kebijakan dan intervensi serta alokasi sumber daya yang penyusunannya menjadi otoraitas pemerintah.

"Inilah saatnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengeksekusi langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan DIY, dan bahkan Indonesia, dari tragedi kemanusiaan akibat Covid-19," kata Rimawan.

Kendati demikian, ia menegaskan, pegiat gerakan kemanusiaan akan terus berupaya membantu penanggulangan pandemi.

"Kami terus melangkah, tapi langkah kami hanya sebatas ini, yaitu program-program rutin yang kami miliki dan tidak bisa lebih lagi. Sehingga hanya pemerintah yang bisa kemudian menanggulangi hal ini," kata Rimawan.

Akhir pekan lalu, penambahan kasus positif tercatat paling tinggi di dunia, yakni 21.342 orang.

Kemudian, angka kematian dalam sehari mencapai 409 orang, terbanyak kedua setelah Rusia dengan 599 orang.

Sementara pasien Covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri tercatat 207.685 kasus. Angka ini tertinggi selama pandemi.

Belum lagi ratusan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena terpapar virus corona. Indonesia berada di ambang tragedi kemanusiaan.

Pemerintah diminta bersikap lebih tegas dan jelas untuk mengatasi lonjakan kasus. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dinilai tidak akan efektif.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/14411321/pemerintah-diminta-ambil-kebijakan-afirmatif-hindari-tragedi-kemanusiaan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.