Pemerintah Dinilai Masih Gamang, Gusdurian: Sudah Tidak Bisa, Kita Perlu Rem Darurat

Kompas.com - 30/06/2021, 14:31 WIB
Alissa Wahid saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAlissa Wahid saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mendorong pemerintah untuk berani menarik rem darurat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

Alissa menilai, pemerintah saat ini masih gamang untuk mengambil kebijakan yang ekstrem mengenai penanganan pandemi. Tetapi, menurutnya, hal itu sepatutnya dilakukan pemerintah di tengah kondisi yang memburuk.

"Pada tingkat kebijakan yang lebih basar kita melihat masih gamang, tarik ulur, maju mundur, dan lain-lain. Sudah tidak bisa, ini sekarang kita perlu rem darurat, apapun pilihan yang Bapak Ibu ambil, ambil lah tapi dengan tegas," kata Alissa dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Alissa memaklumi kegamangan yang dialami para pengambil kebijakan karena tidak ada pilihan yang mudah dalam situasi seperti ini, karena kebijakan yang diambil bukan lagi kebijakan pencegahan tetapi pengelolaan.

"Kita sudah di tengah-tengah perangnya, sudah di tengah-tengah badai-badainya, sudah bukan lagi posisi mencegah badai tetapi ini harus mengelola badainya, memitigasi risikonya itu sekarang posisi kita," kata dia.

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 Tak Membuat Kita 100 Persen Kebal Seperti Superman, tapi Buat Daya Tahan Tubuh Lebih Baik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga memahami pemerintah tengah menghadapi buah simalakama atas pilihan apapun yang diambil. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan nyawa harus menjadi priortias dibandingkan hal lainnya.

Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid itu pun mengutip pernyataan sang ayah bahwa memang tidak ada pilihan yang terbaik, tapi yang terpenting adalah mengelola konsekuensi atas keputusan yang diambil.

"Gus Dur mengatakan, tidak ada pilihan yang terbaik, semua piihan diambil saja lalu kita buat itu menjadi pilihan terbaik karena kita mengelola semua konsekuensinya," ujar dia.

Ia melanjutkan, apabila pemerintah tidak berani mengambil keputusan lockdown secara penuh, maka setidaknya pemerintah harus memastikan protokol kesehatan benar-benar ditegakkan.

"Artinya daerah-daerah yang (zona) merah misalnya betul-betul diminta untuk memperketat semuanya sehingga rantainya itu putus, sehingga kita punya ruang untuk memperbaiki layanan kesehatan sehingga tidak kolaps," kata Alissa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.