KSP: Pembangunan IKN Cara Revolusioner Jokowi untuk Pemerataan Ekonomi di Luar Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menyebut, rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi.

Pemerintah ingin wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa mampu mengejar ketertinggalan pembangunan.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri melalui keterangan tertulis, Senin (29/6/2021).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total produk domestik bruto (PDB) kuartal IV tahun 2020 senilai Rp 15.434,2 triliun, Pulau Jawa mendominasi dengan porsi 58,75 persen.

Baca juga: Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Pemerintah dalam Membangun IKN

Kemudian diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang lebih maju mampu menarik investor dan masyarakat luar Jawa terhadap Pulau Jawa.

Oleh karenanya, Juri menegaskan, pembangunan ibu kota negara baru bertujuan sebagai pemerataan pembangunan.

Pemerintah ingin membangun ibu kota negara yang pintar, hijau, indah, dan berkelanjutan.

“Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan,” ujar Juri.

Namun demikian, Juri menyadari bahwa masih ada sejumlah kendala dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Misalnya, masih terjadinya pandemi Covid-19.

Baca juga: KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN

Saat ini pemerintah masih memprioritaskan penanganan pandemi. Namun demikian, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terkait pembangunan ibu kota negara baru harus tetap dijalankan.

Kendala selanjutnya yakni terkait dengan anggaran. Juri memastikan pemerintah akan tetap berhemat.

Skema pembiayaan IKN tidak akan selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembiayaan terbesar justru bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.

Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, hanya memakan APBN sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan swasta Rp 253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD Rp 123,2 triliun.

Juri pun meminta dukungan seluruh masyarakat terkait rencana pembangunan ini.