Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat kalau Tak Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro diawasi hingga ke tingkat desa/kelurahan dan RW.

Ia tidak ingin kebijakan yang sudah dirancang pemerintah pusat sia-sia lantaran tak berjalan di tingkat bawah.

Hal itu Jokowi sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021) siang, untuk meninjau pelaksanaan PPKM mikro.

"Yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, (PPKM mikro) berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tapi di bawah tidak berjalan," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Baca juga: Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi pun menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia dengan dibantu Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres, menggerakkan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk mendampingi pemerintah daerah, kelurahan, dan RW melaksanakan PPKM mikro.

Ia ingin kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di seluruh penjuru negeri. Dengan demikian, laju penyebaran virus corona diharapkan dapat ditekan.

"Kita harapkan di semua provinsi juga berjalan," ujarnya.

Adapun dalam kunjungannya ke Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Setelah berkeliling dan berbincang dengan perangkat desa setempat, presiden memastikan bahwa PPKM mikro berjalan di wilayah tersebut.

"Dan kita mau tidak hanya di RW 01 Rawasari Cempaka Putih ini saja, tetapi di semua RW, RT, desa, kampung itu PPKM mikronya berjalan," kata dia.

Untuk diketahui, PPKM mikro mulai diberlakukan di Indonesia sejak Februari 2021 lalu dan masih berjalan hingga saat ini.

Melalui kebijakan tersebut berbagai kegiatan masyarakat dibatasi, mulai dari sektor pekerjaan, pendidikan, jam operasional pusat perbelanjaan dan tempat makan, rumah ibadah, dan lainnya.

Adapun kasus Covid-19 di Tanah Air belakangan terus mengalami peningkatan.

Baca juga: Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih Extraordinary

Perburukan situasi itu terjadi akibat lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran dan penyebaran varian virus corona baru.

Selama Rabu (23/6/2021) hingga Kamis (24/6/2021) pasien virus corona bertambah 20.574 jiwa. Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan itu, hingga Kamis (24/6/2021), tercatat ada 2.053.995 kasus Covid-19 di Tanah Air.