Dokumen Hasil TWK Tak Dimiliki BKN, Disebut Dirahasiakan TNI AD dan BNPT

Kompas.com - 23/06/2021, 09:59 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, pihaknya tak memiliki dokumen mengenai hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Bima, seluruh dokumen terkait TWK telah diserahkan kepada KPK.

Hal itu ia sampaikan seusai memberikan keterangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

“Jadi BKN menerima hasil TWK, hasilnya semuanya kumulatif. Hasil ini dalam bentuk dokumen yang tersegel. Ini kami sudah serahkan semua ke KPK. BKN sekarang ini tidak memegang dokumen apa pun,” ujar Bima, dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Kepala BKN: Penyelenggaraan TWK Hasil Diskusi Bersama dan Mengacu pada Undang-undang

Bima menuturkan, dokumen yang diberikan kepada KPK bukan hasil tes secara detail atas masing-masing pegawai, melainkan hasil secara kumulatif.

Ia juga mengatakan BKN tidak bisa memberikan dokumen yang diminta oleh pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun dokumen yang diminta meliputi hasil asesmen TWK terkait tes indeks moderasi bernegara, tes tertulis dan wawancara, kertas kerja penilaian lengkap BKN atas hasil asesmen, dasar atau acuan penentuan unsur yang diukur dalam asesmen dan dasar acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

Kemudian, dasar atau acuan penentuan dan penunjukan asesor, data yang diberikan KPK kepada asesor, kertas kerja asesor, hingga berita acara penentuan lulus atau tidak lulus.

“Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu, karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang,” kata dia.

Baca juga: Kepala BKN Sebut Sudah Tidak Memiliki Data Hasil TWK Para Pegawai KPK

Selain itu, Bima menyebut dokumen hasil TWK secara detail per individu terkait indeks moderasi bernegara dimiliki oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD).

Sedangkan, hasil profiling pegawai dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Nasional
 Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Nasional
Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Nasional
KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Nasional
Menko PMK Usul Vaksinasi Covid-19 bagi Pengguna Moda Transportasi Kereta Diintentsifkan

Menko PMK Usul Vaksinasi Covid-19 bagi Pengguna Moda Transportasi Kereta Diintentsifkan

Nasional
Presiden Jokowi: Lockdown Tak Jamin Persoalan Covid-19 Selesai

Presiden Jokowi: Lockdown Tak Jamin Persoalan Covid-19 Selesai

Nasional
Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Nasional
DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Nasional
Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Nasional
UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

Nasional
Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Nasional
Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X