Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku, mengetahui adanya sejumlah pihak yang mengusulkan ke pemerintah agar menjalankan lockdown regional menyusul peningkatan kasus Covid-19.

Menurutnya, usulan itu perlu dikaji oleh pemerintah agar menjadi salah satu opsi solusi menekan laju Covid-19.

"Saya pikir ada pendapat masyarakat, pendapat pakar, itu salah satu gagasan yang mungkin perlu dikaji oleh pemerintah untuk menjadi salah satu opsi dalam menekan laju Covid-19," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Sebab, ia menilai bahwa usulan lockdown itu membutuhkan kajian yang matang sebelum implementasinya.

Namun, Dasco mengingatkan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Yang paling penting pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang mengutamakan keselamatan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Tak hanya mengingatkan pemerintah, Dasco juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tengah lonjakan kasus.

Secara khusus, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta masyarakat tidak keluar rumah jika tak berkepentingan.

"Tidak keluar rumah apabila tidak perlu. Dan sudah ada aturannya di DKI Jakarta misalnya, yang WFH (work from home) 75 persen di rumah," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menyatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Baca juga: Kampung di Gandaria Selatan Di-lockdown, Warga Buat Dapur Umum, Aparat Jaga Akses Masuk

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).