Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Nilai TWK KPK Bentuk Kekuasaan Sepihak Penguasa atas Rakyat

Kompas.com - 21/06/2021, 14:34 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Asfinawati menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK bertujuan untuk melemahkan proses pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Namun lebih dari itu, TWK terhadap pegawai KPK merupakan bentuk kekuasaan sepihak dari penguasa terhadap warganya.

“Dan Tes Wawasan Kebangsaan di luar ia memiliki makna, makna mau memperlemah pemberantasan korupsi. Itu punya derajat yang di atas itu,” kata Asfinawati dalam diskusi virtual, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

“Menurut saya, itu adalah pintu masuk kembali tafsir tunggal kekuasaan atas masyarakat atas warga dan namanya tafsir tunggal sepihak, tidak melalui proses pengadilan, itu akan semena-mena,” ujar dia.

Asfinawati pun menyebut TWK pegawai KPK merupakan litsus model baru di era pemerintahan masa kini.

Sebab, ia mengatakan, para pegawai KPK diberi sejumlah pertanyaan yang aneh dan janggal seperti litsus di era Orde Baru.

“Jadi ada sebuah stigmatisasi kepada orang tanpa melalui proses pengadilan dan artinya itu apa? Itu artinya penafsiran tunggal dari kekuasaan dan itu sangat berbahaya,” ucap dia.

Oleh karena itu, Asfinawati menekankan, TWK pegawai KPK adalah sebuah pertaruhan demokrasi.

Ia berharap, semua pihak dapat memperjuangkan agar tidak ada pegawai KPK yang diberhentikan dalam proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

“Karena itu Tes Wawasan Kebangsaan adalah pertaruhan tentang pemberantasan korupsi tapi lebih jauh dari itu tes wawasan kebangsaan adalah pertaruhan demokrasi,” ujar Asfinawati.

Baca juga: Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Diketahui, KPK mengumumkan ada 75 pegawai tak lolos TWK sebagai bagian dari alih status menjadi ASN.

Dari 75 pegawai, terdapat 51 pegawai yang dicap “merah” sehingga sudah tidak dapat dibina.

Sementara, 24 pegawai lainnya masih dapat diberi pelatihan dan pembinaan lanjutan, meski memiliki potensi untuk tidak lolos.

“Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com