Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Kompas.com - 21/06/2021, 10:48 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat diwawancara di Lembah Tumpang, Kabupaten Malang, Kamis (3/9/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKKetua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat diwawancara di Lembah Tumpang, Kabupaten Malang, Kamis (3/9/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya menolak wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR termasuk juga kami di PDI Perjuangan," kata Basarah dalam acara rilis survei SMRC, Minggu (20/6/2021).

Basarah mengingatkan, Presiden Joko Widodo pun telah berkali-kali menyatakan menolak wacana tersebut dan tidak pernah berpikir untuk menjadi presiden selama tiga periode.

Baca juga: Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Bahkan, kata Basarah, Jokowi juga menyebut bahwa orang-orang yang menggulirkan wacana presiden tiga periode itu cari muka, ingin menampar muka Jokowi, dan ingin menjerumuskan Jokowi.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu mengatakan, perubahan konstitusi semestinya tidak ditujukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar.

"Saya kira tidak eloklah bahwa konstitusi kita mau dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, partainya juga tegas menolak apabila amendemen UUD 1945 mengubah ketentuan pemilihan presiden, dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh MPR.

"Kalau ada agenda itu, secara tegas PDI Perjuangan menarik diri dari agenda tersebut," kata Basarah.

Baca juga: Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Seperti diketahui, isu perubahan masa jabatan tiga periode kembali muncul setelah adanya komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Menurut Ivan, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Ivan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X