Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Kompas.com - 18/06/2021, 14:20 WIB
Presiden Joko Widodo bersama tiga kepala staf TNI berolahraga pagi dengan berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/06/2020). Kepala staf TNI tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo bersama tiga kepala staf TNI berolahraga pagi dengan berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/06/2020). Kepala staf TNI tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan penyelenggara negara yang lain wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan daftar harta kekayaan pejabat negara ini diunggah di situs elhkpn.kpk.go.id yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat.

Sama seperti pejabat negara lain, pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti Panglima, KSAD, KSAL, dan KSAU juga wajib melaporkan harta kekayaannya.

Lalu, berapa kekayaan para pimpinan TNI itu?

1. Panglima TNI.

Dilihat Kompas.com dari situs elhkpn.kpk.go.id milik KPK, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pertama kali melaporkan LHKPN pada 24 Juni 2016 saat menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden dengan total kekayaan mencapai Rp 5.601.683.500.

Hadi kemudian melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2017 saat menjabat sebagai Panglima TNI dengan harta sebanyak Rp 7.308.921.650.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Kemudian, pada 31 Desember 2018 harta kekayaannya meningkat menjadi Rp 14.718.689.299. Pada 31 Desember 2019, harta kekayaannya mencapai Rp 20.249.498.294.

Terakhir, pada 31 Desember 2020, harta kekayaan Pangliman TNI ini sebanyak Rp 20.565.908.278.

Hadi memiliki tanah dan bangunan di Malang, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur mencapai Rp 6.970.000.000.

Ia juga memiliki kendaraan berupa tiga mobil dan satu motor dengan total Rp 486.450.000.

Harta bergerak lain yang dimiliki Hadi mencapai Rp 1.905.000.000, surat berharga Rp 3.000.000.000, serta kas dan setara kas mencapai Rp 8.204.458.278.

2. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)

KSAL Yudo Margono pertama kali melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Komandan Lantamal I Balawan pada 4 September 2015 di Mabes TNI AL dengan harta sebanyak Rp 6.155.335.535.

Kemudian, pada 20 April 2016, dengan harta kekayaan mencapai Rp 6.747.025.082 saat menjabat Kepala Staf Pangkoarmabar di Mabes TNI AL.

Pada 31 Desember 2017, Yudo melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Panglima Komandan Lintas Laut Militer dengan total kekayaan Rp 7.222.940.216.

Saat menjabat Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, Yudo juga melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2018 dengan total Rp 8.225.091.364.

Baca juga: Menilik Potensi KSAL, KSAD, KSAU, Siapa Berpeluang Jadi Panglima TNI?

Lalu, pada 31 Desember 2019, saat menjabat Pangkogabwilhan I di Mabes TNI, harta kekayaannya yakni Rp 9.797.041.260.

Terakhir, saat menjabat sebagai KSAL total kekayaannya yakni Rp 11.364.872.854 pada 31 Desember 2020.

Yudo memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang berada di Sidoarjo, Surabaya, Sorong, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Madiun dengan total Rp 6.961.855.000.

Ia juga memiliki empat kendaraan berupa dua mobil dan dua motor senilai Rp 630.000.000.

Harta bergerak lainnya yang dimiliki Yudo yakni Rp 365.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp 3.408.017.854.

3. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo pertama kali melaporkan harta kekayaannya sebagai Tentara Nasional Indonesia pada 31 Desember 2018.

Saat itu dirinya masih di Mabes TNI AU sebagai Pangkoopsau I dengan total kekayaan sebesar Rp 4.609.132.971.

Laporan selanjutnya yang dilakukan Fadjar yakni pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan II di Mabes TNI dengan total kekayaan yaitu Rp 4.751.348.811.

Terakhir, Fadjar melaporkan harta kekayaan saat menjabat Kepala Staf TNI AU (KSAU) pada 31 Desember 2020 dengan total kekayaan Rp 12.173.843.169.

Baca juga: Nasdem: KSAD dan KSAL Jadi Calon Kuat Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Fadjar punya tujuh tanah dan bangunan di Cianjur, satu tanah dan bangunan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 8.767.500.000.

Ia memiliki tranportasi yaitu mobil Toyota Alphard seharga Rp 335.000.000, harta bergerak lain sebesar Rp 139.000.000, dan kas setara kas sebesar Rp 2.932.343.169

Sehingga, total harta kekayaan yang dimiliki KSAU yakni Rp 12.173.843.169.

4. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)

KPK menyebutkan belum menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.

Dengan Jabatan yang diemban sebagai KSAD yang juga termasuk kategori wajib lapor, KPK pun mengimbau Andika untuk dapat melaporkan LHKPN.

"Berdasarkan informasi yang diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id sampai saat ini KPK belum menerima laporan harta kekayaan (LHKPN) atas nama yang bersangkutan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).

"Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan KSAD TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor," ucap Ipi.

 

Di sisi lain, KPK juga mengimbau para penyelenggara yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LHKPN, kata Ipi, merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara

"Sebagai instrumen pengawasan bagi para penyelenggara negara, kewajiban LHKPN juga diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi," papar Ipi.

Adapun Informasi tentang kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id.

“KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," ucap Ipi.

Untuk diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa purnatugas di dunia kemiliteran pada November 2021.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon kuat pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.