Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 13:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pokja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 mengakibatkan antrean pasien di sejumlah rumah sakit.

Ia menceritakan beberapa rumah sakit juga mulai dilematis dalam memberikan oksigen kepada pasien karena jumlah oksigen tidak seimbang dengan jumlah pasien Covid-19.

"Di IGD pun titik-titik oksigen itu terbatas, kalau oksigen hanya ada 9, pasien yang ada 20, itu akan jadi dilematis sekali bagi dokter untuk memutuskan yang mana yang akan diberi oksigen," kata Erlina dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh Hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Erlina mengatakan, situasi tersebut tidak diinginkan oleh dokter dan petugas kesehatan. Namun, kata dia, pemilahan dalam pemberian oksigen sudah terjadi di beberapa rumah sakit.

"Ini sungguh situasi yang tidak menyenangkan bagi petugas kesehatan dan juga bagi dokter apalagi bagi keluarga melihat keluarganya sudah sangat sangat sesak, tapi tidak dapat diberikan oksigen," ujarnya.

Lebih lanjut, Erlina menambahkan, peningkatkan pasien Covid-19 saat ini begitu cepat. Hal tersebut, kata dia, dilihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit dari 20 persen hingga mencapai 80 persen.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah pusat lebih tegas serta pelaksanaan PPKM diterapkan secara menyeluruh.

"Pelaksanaan PPKM ini harus menyeluruh, jangan hanya sporadis, kalau sporadis kita enggak bisa mencegah orang masuk dan keluar," pungkasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengungkapkan bahwa angka keterpakaian di RS rujukan Covid-19 secara nasional saat ini sebesar 49 persen.

Secara umum, kata dia, di seluruh provinsi tidak ada yang mengalami keterisian RS hingga di atas 70 persen.

Akan tetapi terdapat tujuh provinsi dengan keterisian RS rujukan antara 50 sampai 70 persen.

Rinciannya yakni, DKI Jakarta 68,2 persen, Jawa Tengah 68 persen, Jawa Barat 65,6 persen, Kalimantan Barat 63,4 persen dan DIY 59,2 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com