"Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen..."

Kompas.com - 18/06/2021, 13:41 WIB
Petugas menarik tabung oksigen saat menyiapkan ruangan perawatan pada Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan menyediakan tempat perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.569 tempat tidur. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPetugas menarik tabung oksigen saat menyiapkan ruangan perawatan pada Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan menyediakan tempat perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.569 tempat tidur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pokja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 mengakibatkan antrean pasien di sejumlah rumah sakit.

Ia menceritakan beberapa rumah sakit juga mulai dilematis dalam memberikan oksigen kepada pasien karena jumlah oksigen tidak seimbang dengan jumlah pasien Covid-19.

"Di IGD pun titik-titik oksigen itu terbatas, kalau oksigen hanya ada 9, pasien yang ada 20, itu akan jadi dilematis sekali bagi dokter untuk memutuskan yang mana yang akan diberi oksigen," kata Erlina dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh Hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Erlina mengatakan, situasi tersebut tidak diinginkan oleh dokter dan petugas kesehatan. Namun, kata dia, pemilahan dalam pemberian oksigen sudah terjadi di beberapa rumah sakit.

"Ini sungguh situasi yang tidak menyenangkan bagi petugas kesehatan dan juga bagi dokter apalagi bagi keluarga melihat keluarganya sudah sangat sangat sesak, tapi tidak dapat diberikan oksigen," ujarnya.

Lebih lanjut, Erlina menambahkan, peningkatkan pasien Covid-19 saat ini begitu cepat. Hal tersebut, kata dia, dilihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit dari 20 persen hingga mencapai 80 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah pusat lebih tegas serta pelaksanaan PPKM diterapkan secara menyeluruh.

"Pelaksanaan PPKM ini harus menyeluruh, jangan hanya sporadis, kalau sporadis kita enggak bisa mencegah orang masuk dan keluar," pungkasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengungkapkan bahwa angka keterpakaian di RS rujukan Covid-19 secara nasional saat ini sebesar 49 persen.

Secara umum, kata dia, di seluruh provinsi tidak ada yang mengalami keterisian RS hingga di atas 70 persen.

Akan tetapi terdapat tujuh provinsi dengan keterisian RS rujukan antara 50 sampai 70 persen.

Rinciannya yakni, DKI Jakarta 68,2 persen, Jawa Tengah 68 persen, Jawa Barat 65,6 persen, Kalimantan Barat 63,4 persen dan DIY 59,2 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X