Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2021, 11:59 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari kurang sensitif dalam melihat persoalan yang menjerat jaksa tersebut.

Ia menyebut, keputusan yang diambil hakim pun tidak logis.

“Keputusan yang berlebihan dan tidak logis. Ini menjadi indikator bahwa sikap dan keprihatinan majelis hakim yang tidak sensitif dan hanya memandang perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan biasa saja seperti maling ayam,” terang Fickar pada Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

“Padahal sesungguhnya lebih jahat karena dilakukan bukan karena kebutuhan melainkan karena keserakahan menumpuk harta. Karena itu pengawasan masyarakat menjadi sangat dibutuhkan,” sambung dia.

Secara yuridis logis, menurut Fickar, seharusnya jaksa mengajukan kasasi karena vonis dari majelis hakim PT Jakarta lebih kecil dari putusan Pengadilan Tipikor.

Baca juga: Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi, KY Akan Gali Informasi Soal Dugaan Pelanggaran Hakim

Namun di sisi lain, Fickar menduga bahwa langkah itu tidak akan diambil oleh pihak kejaksaan. Sebab tuntutan yang diberikan adalah 4 tahun penjara.

“Karena tuntutan maksimal penjara 4 tahun rasanya jaksa tidak akan mengajukan kasasi karena putusan PT Jakarta sudah sama dengan tuntutannya. Namun jika jaksa menangkap rasa keadilan yang lebih luas maka ia akan mengajukan kasasi agar putusannya dikembalikan menjadi penjara 10 tahun,” imbuh dia.

Fickar mendesak agar Komisi Yudisial segera melakukan pemeriksaan pada para hakim di PT Jakarta yang memutus perkara tersebut.

“Karena disparitasnya menyolok, saya kira ini bisa menjadi jalan masuk Komisi Yudisial memeriksa para hakimnya,” pungkas dia.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis penjara 10 tahun dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung terkait terpidana kasus korupsi pengalihak hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Baca juga: Pukat UGM: Lebih Banyak Alasan yang Memberatkan Hukuman untuk Pinangki

Pemangkasan hukuman mencapai 6 tahun itu dilakukan majelis hakim dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya karena Pinangki sudah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan Pinangki yang merupakan seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang pada anak dalam masa pertumbuhan.

Pertimbangan berikutnya adalah Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

“Bahwa pebuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya mempengaruhi putusan ini,” demikian tertulis dalam laman putusan Mahkamah Agung (MA).

Adapun putusan itu diambil oleh ketua majelis hakim Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada 14 Juni 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mentan 'Digoyang' Isu Reshuffle | Nasib Anies Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

[POPULER NASIONAL] Mentan "Digoyang" Isu Reshuffle | Nasib Anies Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Apa itu PPATK?

Apa itu PPATK?

Nasional
Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Nasional
Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.